Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, meminta penyaluran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke daerah-daerah yang terdampak bencana untuk dipercepat.
Dengan penyaluran APBD yang cepat, Tito mengatakan, maka daerah-daerah terdampak bencana akan memiliki modal sendiri untuk membeli peralatan di kantor-kantor dinas yang rusak diterpa bencana. Sebab, pembelian peralatan itu disebutnya tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa, minta semua dari Satgas, minta dari kementerian, nggak. Mereka juga punya APBD,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanggulangan Pascabencana DPR RI dengan Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2025).
“Persoalannya adalah [penyaluran] APBD-nya harus dipercepat, di-disperse, di-deliver-nya cepat. APBD-nya secepat mungkin,” lanjutnya.
Oleh karenanya, Tito menegaskan bahwa syarat penyaluran APBD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus dipermudah. Pasalnya, saat ini ada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan staf, sehingga pemenuhan syarat salur itu menjadi terhambat.
“Persoalannya kalau kita akan menunggu syarat salur sesuai sistem administrasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini nggak ada, nggak jalan. Stafnya semua nggak ada di sana,” jelasnya.
Menurut Tito, penyaluran APBD secepat mungkin itu menjadi vital, agar daerah-daerah yang terdampak bencana di Sumatra bisa segera melakukan perbaikan fasilitas di kantor-kantor pemerintahan setempat.
Ia mencontohkan, saat ini di beberapa daerah sudah dilakukan pembersihan kantor-kantor dinas. Namun, kantor-kantor itu masih memerlukan anggaran untuk melakukan pembelian mebeler sampai perangkat elektronik seperti laptop dan komputer.
Apabila pembelian mebeler sampai perangkat elektronik ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Tito menyebut, hal itu akan sangat rumit dan memberatkan.
“Kalau kita [pemerintah pusat] semua ngurusin semua puluhan daerah terdampak ini mebelernya kemudian apa namanya itu laptopnya, komputernya, berat. Berat dan ribet. Tapi kalau mereka dikasih uang APBD tahap pertama ya, mereka bisa mengerjakan itu,” pungkasnya.
Di sisi lain, mantan Kapolri itu mengatakan, ia akan memberikan penghargaan bagi para kepala daerah yang sudah mampu menangani dampak bencana secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.
Ia mengaku sudah mendapatkan laporan dari beberapa kepala daerah seperti di Solok, Solok Selatan, Bukittinggi, sampai Padang Panjang, bahwa mereka sudah mampu menangani dampak bencana secara sendiri.
“Ada daerah yang sama sekali sudah [tertangani]. ‘Pak kami sudah aman sama sekali Pak, nggak ada masalah, hanya banjir aja lewat.’ Kota Solok gitu. Seperti yang di gambar, Kota Solok. Kemudian juga Kota Solok Selatan,” ucap Tito.
Tito berjanji, kepala-kepala daerah itu akan diberi penghargaan dan diundang langsung ke Jakarta. Penghargaan itu disebutnya akan diberikan saat rapat koordinasi mingguan yang biasa ia gelar bersama para kepala daerah.
“Saya bilang, nanti kita akan berikan penghargaan, panggil ke Jakarta. Biasa ada rapat apa, rakor, Zoom meeting itu, mingguan. Kita akan berikan penghargaan yang yang bisa cepat-cepat ini mengerjakan sendiri,” tutupnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Siti Fatimah
