Jokowi Ungkap Masih Ada Rp123 T Dana APBD Mengendap di Bank

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah mengoptimalkan anggarannya untuk belanja produk dalam negeri. Dia merinci saat ini realisasi belanja APBN dan APBD terhadap buatan dalam negeri baru mencapai 61 persen.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengungkapkan dana APBD saat ini masih mengendap di bank pada akhir 2022 sebesar Rp123 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi di Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

"Kita tahu realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD ini masih 61 persen. kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen dan juga perlu saya sampaikan, APBD terakhir yang ada di Bank akhir tahun 2022 berada di angka 123 triliun," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengakui pemerintah pusat saat ini bisa memantau serapan anggaran pemerintah daerah. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengetahui daerah mana saja yang serapannya paling tinggi dan rendah.

Sementara itu, Jokowi pun mengajak kepala daerah untuk daerah mengelola penerimaan asli daerah (PAD) besar untuk mengelola sebagai dana abadi. Dia tidak ingin dana besar tersebut malah menjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran).

"Jangan sampai menjadi silpa. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, untuk membangun, untuk membuat yg namanya dana abadi," bebernya.

Jokowi mencontohkan bagaimana pemerintah pusat memiliki dana Sovereign Welfare Fund (SWF). Dia pun mendorong agar daerah bisa mempunyai dana abadi.

"Pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, untuk membangun, untuk membuat yg namanya dana abadi. Kalau pemerintah pusat sekarang punya Sovereign Wealth Fund, daerah juga bisa seperti itu, masukkan yg memiliki DBA besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan ditabung di dana abadi," bebernya.

Jokowi mengaku, payung hukum pembuatan SWF sudah diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah hubungan keuangan pusat dan daerah. Dia juga mencontohkan dana abadi pendidikan pemerintah diperkirakan naik dari Rp124 triliun menjadi Rp144 triliun di tahun 2023.

"Daerah juga bisa melakukan hal yg sama dan itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan. Ikut investasi di INA. Indonesia investment authority. Ini juga sovereign wealth fund kita. INA. jadi kalau INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, dana abadi itu bisa dimasukkan ke sana dengan return yang jauh lebih tinggi," pungkasnya.