Pemerintah Setujui Dana Rp100,1 T untuk Rehab Bencana Sumatra

tirto.id - Pemerintah menyetujui anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatra hingga 2028. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, sekolah, hingga hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Senin (25/5/2026).

“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun,” ucap Tito dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Tito memaparkan bahwa pemerintah kini memasuki tahap pemulihan permanen pascabencana setelah sebelumnya melewati fase tanggap darurat dan transisi. “Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen [rehabilitasi-rekonstruksi]. Kuncinya adalah renduk (rencana induk). Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan K/L. Diselesaikan dalam waktu 3 tahun [2026, 2027, 2028],” ujar Tito.

Menurut Tito, terdapat 11.512 program kegiatan yang akan dijalankan dalam periode tiga tahun tersebut. Program itu meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Ia merinci total anggaran Rp100,166 triliun itu dibagi ke dalam tiga tahap tahunan, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

“Prioritas utama di 2026 adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, sekolah, dan huntap,” kata Tito.

Dari total anggaran tersebut, ucapnya, porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp69 triliun selama tiga tahun.

“Terbesar adalah infrastruktur [Kementerian PU] total Rp69 triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 [triliun]. Huntap [Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman] Rp7,4 triliun ditargetkan paling lambat 2027 selesai,” ujar Tito.

Ia juga menyebut Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, telah menyatakan kesiapan pendanaan program tersebut. Seluruh kementerian dan lembaga diminta menyusun timeline pelaksanaan pada awal Juni mendatang.

“Tiap K/L diminta membuat timeline awal Juni, dan akan dievaluasi per 2 minggu oleh Satgas Pemerintah dan dilaporkan ke DPR,” katanya.

Selain anggaran rehab-rekon, kata Tito, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menyetujui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak di tiga provinsi Sumatra. Tambahan TKD tersebut terdiri atas Rp1,6 triliun untuk Aceh, lebih dari Rp6 triliun untuk Sumatera Utara, dan lebih dari Rp2 triliun untuk Sumatera Barat.

Menurut Tito, tambahan anggaran itu merupakan pengembalian dana transfer daerah yang sebelumnya sempat dipotong pada 2025.

“Itu sebetulnya anggaran tahun 2025 yang waktu itu dikurangi, dikembalikan lagi seperti semula. Sumatera Utara kenapa paling banyak? Karena lebih banyak dipotong waktu itu, otomatis dikembalikan lagi semula dia tambah banyak dapatnya,” ujar Tito.