Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti belanja birokrasi di daerah yang tidak efisien. Ia menduga hal ini terjadi akibat kelebihan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada penggunaan anggaran yang kurang tepat guna. Tito kemudian merefleksikan pengalaman selama masa pandemi Covid-19, di mana terjadi rasionalisasi anggaran secara signifikan.
Saat itu, ingatnya, dengan 75 persen pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan hanya sebagian kecil yang bekerja di kantor, namun target kinerja tetap dapat dicapai.
“Saya ingat betul, pernah 75 persen WFH, yang di kantor hanya 25 persen, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai,” katanya di JICC Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Tito menanggapi keluhan kepala daerah yang merasa kekurangan anggaran lantaran transfer dana ke daerah (TKD) yang mengalami pemangkasan.
Menurutnya, penurunan anggaran pusat ini harus diimbangi dengan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah. Pasalnya, ia menemukan banyaknya pemborosan anggaran yang ada di lapangan.
"Tapi begitu kita plototin, isinya, ya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan perawatan terlalu banyak," jelas Tito.
Sebagai solusi, Tito mendorong daerah untuk mencontoh keberhasilan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil melakukan efisiensi.
“Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp425 miliar dari belanja birokrasi. Dan ternyata bisa," jelasnya.
Selain efisiensi, Tito juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
"Yang kedua adalah, mencari pendapatan, meningkatkan PAD, atau menjaga PAD, tanpa membuka atau menaikkan pajak-pajak itu sendiri," pungkasnya.
Di sisi lain, ia pun menyambut baik inisiatif Bank Indonesia (BI) untuk melakukan digitalisasi Pemda lewat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Digitalisasi Pemda ini menurutnya akan menghadirkan transparansi dan mendorong efektifitas penggunaan anggaran yang ada daerah - daerah.
“Apa namanya itu P2DD ini? Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah. Oh di antaranya mengenai pendapatan. Wah ini nih yang saya tunggu,” ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
