Rp100 T Lebih Disiapkan untuk Rencana Induk Pemulihan Sumatra

tirto.id - Pemerintah Indonesia menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga tahun 2028 yang mencakup total 11.520 program kegiatan. Guna mengeksekusi rencana induk tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo mencapai Rp100,67 triliun untuk rentang waktu tiga tahun ke depan.

"Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang untuk perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).

Tito memaparkan, rencana induk ini dirumuskan menyusul bencana dahsyat yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra pada November 2025 lalu dan berdampak masif terhadap kehidupan warga serta infrastruktur vital.

Hingga kini, di tengah proses pemulihan yang berjalan, pemerintah juga masih harus menghadapi ancaman hidrometeorologi berupa banjir susulan yang kembali merusak fasilitas di wilayah terdampak.

Sebagai kilas balik, bencana hebat pada November 2025 itu tercatat memukul telak 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan, serta memaksa lebih dari 2,1 juta jiwa warga mengungsi. Kerusakan fisik meliputi lebih dari 184 ribu unit rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 rumah ibadah, serta ribuan kilometer ruas jalan dan jembatan.

Tito mengakui, luasnya cakupan wilayah dan besarnya jumlah pengungsi menjadikan penanganan pascabencana di tiga provinsi ini sebagai salah satu tantangan pemulihan terberat yang pernah ditanganinya.

"Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih," akunya.

Sejak fase tanggap darurat hingga transisi, pemerintah telah menyalurkan dukungan fiskal senilai total Rp12,34 triliun kepada pemda terdampak, yang terdiri dari belanja tak terduga Rp268 miliar, tambahan transfer ke daerah (TKD) Rp10,64 triliun, serta alokasi TKD tambahan lainnya sekitar Rp1,4 triliun.

Tito meminta para kepala daerah mengoptimalkan dana tersebut untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal.

"Ini dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah ya, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal," tegasnya.

Capaian Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar

Kendati dihadapkan pada medan yang luas, pemerintah mulai mencatatkan progres signifikan dalam pemulihan layanan publik dasar. Sebanyak 87 rumah sakit yang sempat lumpuh kini telah beroperasi normal.

Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 unit telah kembali menempati gedung asal, sementara 99 sekolah lainnya masih memanfaatkan ruang kelas darurat.

Infrastruktur jalan dan jembatan nasional di ketiga provinsi dipastikan telah berfungsi 100 persen. Pembangunan hunian sementara (huntara) juga telah rampung 99,84 persen atau mencakup 20.803 unit.

Selanjutnya, pemerintah mengebut pembangunan 57.027 unit hunian tetap (huntap) melalui skema relokasi mandiri maupun kawasan hunian komunal.

"Beliau [Prabowo] ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota, dan perlu waktu," tambah Tito.

Prioritas Normalisasi 137 Sungai

Di tengah upaya pemulihan, pemerintah tetap mewaspadai ancaman bencana susulan. Tercatat ada 41 kejadian banjir susulan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sepanjang periode April hingga Oktober 2026 yang kembali merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. Mengantisipasi risiko tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan proyek normalisasi pada 137 sungai dan 38 muara di tiga provinsi terdampak.

Rinciannya mencakup 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatera Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat.

"Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak," ujar Tito.

Dari 38 muara yang ditargetkan, tujuh di antaranya telah selesai dinormalisasi, 11 dalam proses pengerjaan, dan 20 sisanya belum tersentuh.

Sedimentasi lumpur yang tinggi menjadi pemicu utama meluapnya air sungai saat hujan lebat turun.

"Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi," jelasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum akan bertindak sebagai motor utama normalisasi dengan bersinergi bersama pemda, unsur TNI, dan Polri—khususnya satuan Zeni—guna membersihkan endapan sedimentasi dan memperkuat struktur tanggul di kawasan rawan bencana.