Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, meminta persetujuan DPR RI agar bisa mendapatkan dana tambahan dari pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anggaran pencegahan bencana.
"Kami berupaya untuk tetap memaksimalkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi antara lain karena APBN terbatas, kami pun berupaya untuk dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri," kata Suharyanto dalam rapat kerja Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2026) dilansir dari Antara.
Pasalnya, anggaran pencegahan BNPB relatif terbatas yang berkisar antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun.
Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB berhasil memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp949.168.712.486 yang digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi dan 30 kabupaten kota.
"Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan," kata Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga memanfaatkan dana siap pakai. Dana siap pakai adalah anggaran untuk BNPB ketika terjadi bencana atau saat status bencana masuk siaga darurat dan tanggap darurat.
"Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP (Dana Siap Pakai) ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan," kata Suharyanto.
Pihaknya pun bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merumuskan konsep peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
"Kemudian di sepanjang pantai yang seringkali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu," kata Suharyanto.
Dalam rapat kerja, Suharyanto mengatakan potensi terjadinya tanah longsor di tanah air harus menjadi perhatian mengingat banyaknya daerah yang mengalami bencana longsor.
Berdasarkan data BNPB pada 2025, terjadi 2009 bencana hidrometeorologi basah yang menelan 1.353 orang meninggal dunia dan 182 orang hilang. Dari jumlah tersebut, 330 kali di antaranya adalah bencana tanah longsor.
"Longsor ini juga korbannya cukup besar, yaitu 237 orang meninggal dunia dan 31 hilang. Sehingga ini juga kami perlu sampaikan bahwa ke depan mungkin menghadapi bencana longsor ini juga menjadi prioritas yang harus kita perhatikan bersama," kata Suharyanto.
Baca juga artikel terkait PENANGGULANGAN BENCANA
tirto.id - Flash News
Sumber: Antara
Editor: Bayu Septianto
Editor: Bayu Septianto
