Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, akan menggelar rapat secara daring dengan seluruh kepala daerah untuk membahas mengenai kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu dilakukan usai adanya polemik dari kenaikan PBB-P2 yang dikeluarkan Bupati Pati, Sudewo, dan sejumlah daerah lainnya.
Tito mengungkap bahwa kebijakan kenaikan NJOP dan PBB memang dalam aturannya tidak sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, karena adanya aksi protes berujung kisruh dari kebijakan Sudewo, maka para kepala daerah akan dikumpulkan olehnya.
"Saya sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan," ucap Tito di Gudang Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Tak hanya di Pati, kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga dikabarkan naik di sejumlah daerah. Di antaranya yaitu, Jombang dan Kota Cirebon.
Dia menerangkan, dalam salah satu klausul dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pajak dan retribusi. Dalam aturan itu, kata Tito, harus ada proses sosialisasi terlebih dahulu.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam aturan tersebut juga diminta mempertimbangkan betul dampak dan kemampuan ekonomi masyarakat.
"Rekan kepala daerah agar responsif melihat apa dinamika di masyarakat. Itu responsif, akomodatif. Ajak dialog, seperti itu, jangan langsung lakukan kepda (keputusan daerah)," ujar Tito.
Disampaikan Tito, saat ini dirinya akan mendata kebijakan dari kepala daerah mana saja yang telah dikeluarkan serupa dengan di Pati. Kemudian, akan dilakukan evaluasi untuk mencegah peristiwa demo di Pati terulang di daerah lain.
"Saya akan rekap," ungkap Tito.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
