Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah akan menaikkan batas maksimum investasi dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen dari total portofolionya.
Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat pasar modal domestik sekaligus menyesuaikan regulasi Indonesia dengan standar internasional, khususnya negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait di kantor Danantara, Jumat (30/1/2026).
“Tadi kami bahas juga dengan Pak Menteri Keuangan, bahwa dana pensiun, asuransi, itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8 persen ke 20 persen," ujar Airlangga usai rapat tersebut.
Menurut Airlangga, kenaikan batas investasi ini merupakan bagian dari respons pemerintah atas dinamika pasar modal global, termasuk penyesuaian regulasi yang dilakukan oleh penyedia indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI), serta penilaian dari lembaga keuangan internasional seperti UBS dan Goldman Sachs.
Ia menegaskan bahwa meski pasar sempat tertekan, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal itu tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai kembali menguat.
“Bapak Presiden sudah memonitor perkembangan pasar modal akibat berbagai regulasi yang dilakukan oleh MSCI dan juga rating dari lembaga lain. Kami perlu tegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan koordinasi fiskal-moneter berjalan dengan baik. Kemarin kita lihat IHSG sudah rebound,” kata Airlangga.
Selain menaikkan limit investasi institusi jangka panjang, pemerintah juga mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini bertujuan mengurangi konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, sekaligus memperkuat tata kelola pasar.
“Ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan ketentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa, dan juga untuk menjaga praktik pasar yang tidak sehat. Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi termasuk dari Danantara dan juga agensi lainnya," ujarnya.
Airlangga menyebut proses demutualisasi ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini dan telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Tahap selanjutnya, kata dia, membuka peluang bursa menjadi perusahaan terbuka.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan porsi saham beredar bebas (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global.
“Ditargetkan di bulan Maret ini. Ini sebetulnya setara dengan berbagai negara karena Indonesia atau bursa efek, free floatnya kemarin terlalu rendah, bandingkan dengan Malaysia yang 25 persen, Hongkong 25 persen, Jepang 25 persen, Thailand sama dengan Indonesia nantinya 15 persen, Singapura masih 10, Filipina 10 dan Inggris 10. Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik," ujar Airlangga.
Ia menilai kombinasi demutualisasi, peningkatan free float, serta perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi akan memperkuat stabilitas pasar dan membawa Indonesia lebih dekat ke standar internasional.
“Ini merupakan signal, sekali lagi saya katakan, signal kepada global market tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait dengan kondisi makroekonomi maupun kondisi fiskal kita," kata Airlangga.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
