Masuk tirto.id
tirto.id - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2025 naik 6,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 430,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp7.024,36 triliun (kurs Rp16.535,70/dolar AS). Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada triwulan IV 2024 sebesar 4,3 persen menjadi senilai 424,8 miliar dolar AS.
"Perkembangan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (15/5/2025).
Secara terperinci, posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2025 sebesar 206,9 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 7,6 persen (yoy). Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan IV 2024 yang senilai 203,1 miliar dolar AS.
Pertumbuhan ULN pemerintah ini disebabkan oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.
Meski tumbuh, namun menurut Ramdan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN," imbuhnya.
Berdasarkan penggunaannya, 22,4 persen dari total ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 16,5 persen untuk sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 16,5 persen untuk sektor Jasa Pendidikan; 12,0 persen untuk Konstruksi; serta 8,7 persen untuk sektor Transportasi dan Pergudangan.
"Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," tutur Ramdan.
Di sisi lain, posisi ULN swasta pada tiga bulan pertama 2025 tercatat sebesar 195,5 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,6 persen (yoy) yang senilai 196,3 miliar dolar AS.
Posisi utang ini utamanya didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,7 persen (yoy) pada triwulan IV 2024.
Sedangkan jika dilihat dari sektornya, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta. Sementara, ULN swasta pun dinilai tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,4 persen terhadap total ULN swasta.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," lanjut Ramdan.
Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 30,6 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN. Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Ramdan mengaku, Bank Indonesia dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutupnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
