Masuk tirto.id
tirto.id - Akses jalan menuju empat sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sempat terkendala lantaran warga melakukan blockade sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025. Aksi ini berlangsung hampir dua pekan sebelum akhirnya dibuka kembali pada Senin, 14 Juli 2025, bertepatan dengan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Kronologi aksi penutupan sekolah di Tangerang Selatan berawal pada Kamis, 26 Juni 2025. Kala itu, warga melakukan protes di SMAN 10 Tangsel.
Puluhan warga sekitar SMAN 10 Tangsel mendatangi sekolah yang berlokasi di Jalan Tegal Rotan, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat. Mereka menuntut agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah tersebut. Sehari kemudian, akses ke sekolah ditutup.
Rabu, 3 Juli 2025, warga juga memblokir akses jalan SMAN 3 Tangsel. Warga dari tujuh RW di Perumahan Benda Baru, Pamulang, menutup akses utama jalan menuju sekolah tersebut sebagai protes sistem seleksi PPDB yang dinilai tidak memprioritaskan siswa dari lingkungan terdekat.
Kamis, 4 Juli 2025, aksi meluas dengan tiga sekolah lain di Pamulang ikut terdampak. Warga RW 10 melakukan penutupan akses jalan SMAN 6, SMPN 4, dan SMPN 17 Tangsel di kawasan Pamulang Permai. Aksi ini sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem PPDB yang dianggap tidak adil.
Rabu, 10 Juli 2025, SMAN 8 Tangsel turut jadi sasaran. Warga sekitar SMAN 8 Tangsel memblokade akses sekolah dengan pagar pembatas. Mereka mendesak evaluasi sistem zonasi dan seleksi berbasis rapor yang dinilai tidak mengakomodasi anak-anak setempat.
Dalam upaya penyelesaian masalah, dilakukan mediasi pada 14 Juli 2025, di Polsek Pamulang. Mediasi ini melibatkan warga, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Kemendikbudristek, dan aparat keamanan. Hasilnya, akses ke SMAN 3, SMAN 6, SMAN 8, dan SMAN 10 Tangsel dibuka kembali setelah MPLS selesai.
Teguh, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Tangsel, menegaskan bahwa SPMB 2025 telah berjalan transparan sesuai arahan Gubernur Banten.
"Tidak ada titip-menitip. Seleksi berdasarkan nilai rapor, kedekatan domisili, dan usia siswa. Penutupan jalan tidak dapat dibenarkan karena mengganggu kepentingan umum," tegasnya.
Tuntutan Warga: Evaluasi Sistem PPDB
Ferry Kamil, perwakilan warga Pamulang Barat, menyatakan bahwa meski akses telah dibuka, aspirasi warga belum sepenuhnya terakomodasi.
"Kami ingin transparansi dalam seleksi. Masih ada siswa yang diterima bukan dari lingkungan sekitar. Sistem zonasi harus benar-benar memprioritaskan warga terdekat," ujarnya.
Warga mendesak pemerintah mengevaluasi sistem PPDB agar tidak terjadi ketegangan serupa di masa depan.
Peneliti dari RIGHTS (Research Public & Human Rights), Zidna Aenun Azis, menilai Insiden ini sebagai kritik terhadap kebijakan SPMB 2025, terutama terkait jalur domisili. Jika tidak ada perubahan sistem, protes serupa dikhawatirkan akan terulang pada SPMB tahun berikutnya.
"Kementrian dan Pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten kota, harus menjadikan pelajaran penyelenggaraan Spmb tahun ini, jangan sampai berulang," ucap Zidna saat dihubungi Selasa pagi, 15 Juli 2025.
Zidna mendesak pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam sosialisasi kebijakan SPMB. Dia juga mendorong pelibatan partisipasi warga untuk mencegah konflik serupa.
"Ini kan berbicara kepentingan masyarakat harusnya di ajak ngomong, kalau memang tidak mau kisruh setiap tahun seperti sekarang ini, ke depannya harus membuka ruang diskusi yang luas" tandasnya.
==
Tangsel_Update adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto
Penulis: Tangsel_Update
Editor: Siti Fatimah
