Untung-Rugi jika Menkes Budi Gunadi Terpilih Jadi Dirjen WHO

tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin (BGS), masuk dalam bursa calon Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) untuk periode berikutnya. Pemerintah Indonesia mengusulkan nama Budi dalam proses pemilihan yang akan menentukan pengganti Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang masa jabatan keduanya berakhir pada 15 Agustus 2027.

Berdasarkan laman resmi WHO, hingga saat ini terdapat empat prospective candidates yang telah diumumkan, yakni Hanan Mohammed Al-Kuwari yang diusulkan Qatar, Hanan Balkhy dari Arab Saudi, Hans Henri P. Kluge dari Belgia, serta Budi Gunadi Sadikin yang diusulkan Indonesia. Status keempat nama tersebut masih sebagai kandidat prospektif karena proses pengajuan kandidatur belum ditutup.

WHO masih membuka kesempatan bagi negara anggota untuk mengajukan kandidat hingga 24 September 2026 pukul 18.00 CEST. Setelah seluruh proposal diterima, proses akan berlanjut ke tahap penyaringan oleh Executive Board (EB) WHO sebelum maksimal tiga nama dibawa ke World Health Assembly (WHA) untuk menentukan Dirjen WHO berikutnya.

Pencalonan Budi menjadi perhatian karena latar belakangnya berbeda dari sejumlah kandidat lain. Budi bukan dokter dan memiliki latar belakang fisika nuklir serta pengalaman panjang di sektor perbankan sebelum masuk ke pemerintahan dan menjabat Menteri Kesehatan. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan apakah seorang non-dokter dapat memimpin organisasi kesehatan dunia yang memiliki mandat teknis dan ilmiah sangat kuat.

Budi mengatakan, pencalonannya ini merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Kata Budi, pencalonannya juga berkaitan dengan posisi Indonesia di kancah internasional. Menurut dia, Indonesia selama ini belum pernah memiliki wakil yang duduk sebagai pimpinan lembaga dunia setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations.

Saat ditanya apakah dia harus mundur dari jabatannya sebagai Menkes, Budi menyebut dirinya belum tentu terpilih menjadi Direktur Jenderal WHO. Dia menambahkan, proses pemilihan nantinya melibatkan negara-negara anggota WHO.

"Ya kalau kepilih, kan belum tentu kepilih karena milih kan 194 negara anggota di bulan Mei nanti," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Mekanisme Pemilihan Dirjen WHO

Pemilihan Direktur Jenderal WHO berbeda dengan pemilihan umum. Dirjen WHO dipilih melalui mekanisme antarnegara yang melibatkan negara anggota WHO, Executive Board dan World Health Assembly. Berdasarkan mekanisme resmi WHO, proses pemilihan untuk periode berlangsung dalam beberapa tahap.

Proses dimulai ketika Direktur Jenderal WHO mengundang negara anggota untuk mengajukan kandidat. Untuk pemilihan kali ini, undangan tersebut dikirim pada 24 April 2026. Batas pengajuan kandidatur adalah 24 September 2026 pukul 18.00 CEST. Kandidat tidak mendaftarkan dirinya sendiri. Kandidat harus diusulkan oleh negara anggota WHO. WHO juga menyatakan kandidat tidak harus merupakan staf WHO ataupun warga negara dari negara yang mengusulkannya.

Setelah proses pengajuan ditutup, WHO akan mengumumkan nama kandidat dan proposal pencalonannya. Pengumuman dijadwalkan pada atau setelah 29 Oktober 2026. Jika terdapat lebih dari satu kandidat, WHO akan mengadakan forum kandidat. Forum pertama dijadwalkan mulai 18 November 2026 dan forum kedua pada 15 Maret 2027. Selain itu, akan dibuka web forum pada November 2026 yang memungkinkan negara anggota mengajukan pertanyaan kepada kandidat.

Tahap berikutnya berlangsung di Executive Board WHO. Executive Board melakukan penyaringan awal dan menyusun daftar pendek kandidat. Pada sidang ke-160 atau EB160 pada Januari 2027, Executive Board akan memilih dan menominasikan maksimal tiga kandidat untuk dipertimbangkan World Health Assembly. Artinya, masuk dalam daftar kandidat prospektif belum menjamin Budi akan maju ke tahap pemilihan akhir.

Setelah Executive Board mengajukan maksimal tiga kandidat, keputusan akhir berada di tangan World Health Assembly (WHA) yang merupakan badan pengambil keputusan tertinggi WHO dan terdiri atas seluruh negara anggota WHO. Pemilihan Dirjen dilakukan melalui secret ballot atau pemungutan suara rahasia. Dirjen terpilih akan mulai menjalankan masa jabatan pada 16 Agustus 2027. Masa jabatan berlangsung lima tahun dan dapat diperpanjang melalui satu kali pemilihan kembali.

Dirjen WHO Bukan Sekadar Dokter atau Non-Dokter

Dokter, epidemiolog, dan peneliti Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, mengatakan Budi memang tidak memiliki pengalaman sebagai dokter. Namun, kapasitas manajerial sekala besar seperti vaksinasi Covid-19, reformasi struktural, dan enam pilar transformasi kesehatan sudah dibuktikan oleh Budi dan dapat menjadi modal dalam pencalonan Dirjen WHO.

Namun, Dicky menekankan, dalam konteks WHO yang masih perlu dibuktikan adalah diplomasi multilateral lintas blok geopolitik dan legitimasi teknis di mata komunitas kesehatan global yang mayoritas dipimpin oleh dokter, ahli kesehatan, atau epidemiolog. Selain itu, Budi juga perlu kemampuan untuk membangun konsensus di badan dengan 194 negara anggota yang kepentingannya sering berbenturan, dan bukan seperti di Kementerian Kesehatan yang kerap menggunakan skema top down.

Dia menyebut, WHO memang menetapkan norma teknis ilmiah dengan pedoman klinis, respons wabah, dan keamanan obat yang memerlukan kredibilitas ilmu kesehatan. Namun, Dicky mengatakan, untuk jabatan Dirjen WHO sebenarnya memerlukan skill manajerial, diplomatik, politik, termasuk mengelola anggaran, birokrasi dengan sekitar 8.000 staf serta negosiasi antarnegara.

"Sebetulnya jabatan Dirjen WHO pada praktiknya kan peran manajerial, diplomatik, politik, termasuk mengelola anggaran, birokrasi sekitar 8.000-an staf lebih ya, dan negosiasi antarnegara ya. Dan ini memang sebetulnya bukan mayoritas praktik klinis," kata Dicky saat dihubungi, Jumat (28/8/2026).

Lebih lanjut, Dicky mengatakan bahwa Budi bisa menjual penanganan vaksinasi Covid-10 yang lebih dari 400 juta dosis untuk sekitar 200 jutaan penduduk dalam waktu relatif singkat, enam pilar transformasi kesehatan, dan program cek kesehatan gratis untuk mendapatkan kursi Dirjen WHO.

"Ini yang bisa jadi narasi kuat ya untuk dijual ke negara berkembang sebagai bukti bahwa transformasi sistem kesehatan skala besar bisa dilakukan cepat di negara berpenduduk besar dengan sumber daya terbatas dan ini juga relevan ya bagi banyak anggota WHO di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin," tutur Dicky.

Terpisah, Kabid Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Cashtry Meher, mengatakan bahwa pandangan soal Dirjen WHO harus dokter pelu dihindari, namun profesi dokter juga harus tetap dianggap penting. Kata Cashtry, WHO tidak menetapkan bahwa kandidat Dirjen harus dokter, yang menjadi ukuran adalah kapasitas yang lebih luas termasuk latar belakang teknis di bidang kesehatan atau pengalaman kesehatan publik, kesehatan internasional, kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan advokasi, manajemen organisasi, sensitivitas perbedaan sosial budaya dan politik, serta komitmen terhadap misi WHO.

Berdasarkan perspektif komunikasi medis, Cashtry menyatakan Budi memiliki rekam jejak yang menarik pada bidang manajemen dan keuangan yang kemudian masuk ke sektor publik dan memimpin Kemenkes dalam kapasitas tersebut. Katanya, Budi berada di tengah perubahan besar dalam sistem kesehatan Indonesia termasuk penguatan transformasi layanan primer dan rujukan, pengembangan sistem kesehatan, digitalisasi, penguatan ketahanan kesehatan, dan pengalaman merespons pandemi.

"Pengalaman tersebut memberikan perspektif yang berbeda yaitu bagaimana kebijakan kesehatan diterjemahkan menjadi sistem, bagaimana sumber daya dikelola, dan bagaimana reformasi dilakukan pada skala nasional. Itu merupakan modal yang relevan untuk organisasi sebesar WHO," kata Cashtry saat dihubungi, Jumat.

Namun, Cashtry menekankan, untuk menjadi Dirjen WHO membutuhkah lebih dari sekadar pengalaman mengelola kementerian. Katanya, WHO bekerja pada lingkungan yang lebih kompleks termasuk geopolitik, ketimpangan akses kesehatan antarnegara, pembiayaan kesehatan global, pandemi, perubahan iklim, resistensi antimikroba, kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular, kesehatan mental, hingga persoalan kedaulatan dan ketahanan kesehatan masing-masing negara.

"Seorang pemimpin politik-administratif yang kuat tetap membutuhkan ekosistem ilmuwan, dokter, epidemiolog, tenaga kesehatan, peneliti, dan para ahli kesehatan masyarakat yang kuat di sekelilingnya. Jadi menurut saya, non-dokter bukan kelemahan otomatis, tetapi juga bukan alasan untuk mengabaikan kompetensi teknis kesehatan. Justru tantangannya adalah memastikan keseimbangan antara leadership, science, public health dan diplomacy," ucap Cashrty.

Pencalonan Budi Gunadi Harus Diikuti Ekspektasi Realistis

Budi memiliki saingan yang sangat kuat dalam pemilihan Dirjen WHO. Pertama adalah Hanan Balkhy yang kini telah berkecimpung di WHO. Hanan merupakan dokter spesialis anak lulusan universitas terbaik di Arab Saudi dan punya banyak pengalaman kesehatan dalam skala international serta menjabat sebagai Direktur Regional WHO untuk Mediterrania Timur.

Saingan lainnya yang berasal dari Belgia yaitu Hans Kluge juga telah menjabat sebagai Direktur Regional WHO Eropa sejak Februari 2020. Hans dinilai menjadi kandidat terkuat nomor dua dalam kontestasi ini. Sementara itu, Hanan Al-Kuawari memiliki latar belakang yang mirip dengan Budi, namun memiliki kekuatan berupa dukungan finansial diplomatik teluk dan posisi Qatar sebagai penghubung Timur Tengah dan Barat.

"Jadi realistisnya BGS menghadapi tantangan yang lebih berat dalam membangun koalisi suara ya karena kekuatan utamanya harus datang dari narasi Selatan Global dan skala keberhasilan program domestik ya bukan dari jaringan kelembagaan WHO," ucap Dicky.

Dia juga menyebut bahwa calon yang kalah tidak otomatis mendapatkan jabatan di WHO sebagai hadiah hiburan. Jika Budi tidak terpilih, kata Dicky, maka Budi tetap kembali ke posisinya sebagai Menkes tanpa jabatan WHO apapun sebagai konsekuensi keikutsertaan.

Cashtry dari PB IDI mengatakan, pencalonan Budi merupakan langkah baik yang harus dikawal dengan ekspektasi yang realistis. Indonesia tak cukup hanya mengajukan nama dalam kontestasi ini, kata Cashtry, Indonesia melalui Budi harus menawarkan gagasan yang dapat dikontribusikan kepada dunia.

"Misalnya, bagaimana WHO ke depan dapat memperkuat global health security, memperkecil kesenjangan akses kesehatan antara negara maju dan berkembang, memperkuat kapasitas produksi obat dan vaksin, membangun arsitektur pembiayaan kesehatan yang lebih adil, menghadapi perubahan iklim dan penyakit baru, serta memastikan transformasi digital dan teknologi kesehatan tidak justru memperlebar kesenjangan," tutur Cashtry.

Dia menyebut, jika Budi mampu membawa pengalaman Indonesia menjadi gagasan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dunia, maka pencalonan ini dapat menjadi sesuatu yang sangat strategis. Sebaliknya, jika yang dibawa hanya keberhasilan program domestik tanpa visi global yang kuat, tentu akan sulit bersaing dalam kontestasi internasional ini.

Oleh karena itu, PB IDI memandang bahwa siapapun kandidatnya harus memiliki kompetensi, integritas, evidence-based policy, keberpihakan pada keselamatan dan kesehatan masyarakat, kemampuan membangun kolaborasi internasional, serta komitmen terhadap tujuan WHO untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat dunia.

"Kalau standar itu terpenuhi, maka Indonesia patut berdiri percaya diri, karena yang sedang dipertarungkan bukan hanya siapa yang menjadi Dirjen WHO, tetapi gagasan seperti apa yang ingin Indonesia sumbangkan bagi masa depan kesehatan dunia," ucap Cashtry.

Budi Gunadi Bisa Tingkatkan Diplomasi Kesehatan Jika Terpilih

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, mengatakan pencalonan Budi Gunadi tidak hanya memberi keuntungan bagi Indonesia dalam percaturan dunia internasional, tetapi juga sebagai negara yang memiliki kepiawaian dan diakui oleh masyarakat global.

Kata Hikmahhanto, siapaun sosok dari Indonesia yang ditunjuk, kepentingan diplomasi akan semakin kuat dan sosok tersebut harus mulai berpikir secara global dan tak lagi mengedepankan kepentingan nasional.

"Sebenarnya kita tidak perlu memikirkan posisi tersebut akan memperkuat kepentingan dan diplomasi di tingkat global, mengingat siapapun yang ditunjuk dari Indonesia orang tersebut harus berpikir secara global tidak lagi mengedepankan kepentingan nasionalnya," kata Hikmahanto saat dihubungi, Jumat.

Hikmahanto juga menilai perspektif yang dibawa Indonesia sebaiknya tidak hanya berbicara mengenai kepentingan Indonesia, tetapi mewakili persoalan negara berkembang secara lebih luas. Dia mencontohkan Sri Mulyani sebagai figur yang menurutnya lebih tepat menjadi representasi negara berkembang secara luas ketika berperan dalam institusi internasional seperti World Bank.

“Menurut saya Ibu Sri lebih tepat bila menjadi contoh negara berkembang, tidak sekadar Indonesia dan negara yang menjadi debitur dari World Bank sehingga keputusan-keputusan World Bank akan bisa diwarnai oleh Ibu Sri,” ujar Hikmahanto.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Budi. Menurut Hikmahanto, dukungan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam kontestasi internasional dan memiliki strategi diplomasi untuk mendapatkan dukungan negara-negara anggota. Dia juga melihat pencalonan Budi sebagai momentum untuk memperlihatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, Cashtry dari PB IDI mengatakan bahwa pihaknya melihat pencalonan ini sebagai kehormatan sekaligus kesempatan strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya dalam tata kelola kesehatan global.

Dia menegaskan, Dirjen WHO bukan sekadar jabatan seorang dokter atau jabatan administratif, melainkan chief technical and administrative officer yang harus memimpin organisasi kesehatan dunia, mengoordinasikan negara-negara anggota, membangun konsensus internasional, mengelola organisasi yang sangat kompleks, sekaligus menjadi representasi WHO dalam menghadapi berbagai persoalan kesehatan global.

"Karena itu, menurut kami pencalonan Menkes BGS layak dilihat dari keseluruhan kapasitasnya, bukan semata-mata dari latar belakang profesinya sebagai non-dokter. Bagi Indonesia, pencalonan ini juga penting karena menunjukkan bahwa Indonesia mulai melihat kesehatan bukan hanya sebagai persoalan domestik, tetapi sebagai bagian dari diplomasi dan kepemimpinan global," ucap Cashtry.

Namun, dia menyebut, karena Dirjen WHO merupakan jabatan global, dukungan terhadap pencalonan harus disertai evaluasi yang objektif mengenai visi, kapasitas teknis, pengalaman internasional, kepemimpinan, integritas, kemampuan diplomasi kesehatan, dan kemampuan membawa kepentingan negara-negara berkembang ke dalam agenda kesehatan dunia.

PR Domestik Jangan Jadi Bumerang

Di balik pencalonan tersebut, Dicky menilai Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah di dalam negeri. Dia menyoroti sejumlah polemik, antara lain persoalan restrukturisasi kolegium kedokteran, tuduhan liberalisasi layanan kesehatan, ketimpangan fasilitas kesehatan antardaerah serta belum meratanya akses layanan penyakit jantung dan kanker.

Keberlanjutan program cek kesehatan gratis dan transformasi kesehatan nasional juga dinilai penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia. Menurut Dicky, persoalan domestik dapat menjadi bumerang apabila tidak diselesaikan.

“Sulit meyakinkan dunia bahwa Indonesia layak memimpin tata kelola kesehatan global kalau fondasi domestiknya sendiri masih diperdebatkan oleh komunitas medisnya sendiri,” kata Dicky.