Menuju konten utama

Prabowo Hendak Dirikan 300 FK, PB IDI: Sangat Berlebihan

Ketua Umum PB IDI justru mendorong pemerintah untuk menambah program studi dokter spesialis yang disesuaikan dengan masalah kesehatan di wilayah Indonesia.

Prabowo Hendak Dirikan 300 FK, PB IDI: Sangat Berlebihan
Logo Ikatan Dokter Indonesia. FOTO/http://www.idionline.org/

tirto.id - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai program capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang hendak mendirikan 300 fakultas kedokteran (FK) merupakan program yang berlebihan.

Prabowo mengungkapkan program itu saat debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024.

"Sangat berlebihan. 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan," kata Ketua Umum PB IDI, M Adib, melalui konferensi pers virtual, Senin (5/2/2024).

Adib menyebutkan, pendirian 300 FK berlebihan karena sejumlah alasan. Pertama, pembiayaan pendidikan di FK saat ini masih tergolong mahal. Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya mengintervensi biaya mahal tersebut.

Alasan lainnya, jika mendirikan 300 FK, jumlah dokter akan melonjak drastis sehingga menimbulkan penggangguran karena minimnya lapangan pekerjaan profesional. Terlebih, tambahnya, jika tidak ada peraturan khusus serta kebutuhan jumlah dokter di Tanah Air.

"Kalau sekarang dibuka 300 fakultas kedokteran, [tapi] tidak diikuti aturan dan tidak memperhitungkan kebutuhan, maka kita lima tahun lagi akan dihadapkan dengan overload," urai Adib.

"Akan muncul pengangguran intelektual profesional yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh negara, yaitu profesi dokter, tapi dia tidak mendapatkan tempat pekerjaan karena sudah banyak dokter," lanjutnya.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini tak membutuhkan banyak dokter umum. Kini, menurutnya, justru lebih butuh dokter spesialis. Dan fakultas kedokteran saja hanya akan mencetak lulusan dokter umum.

Menurut Adib, pemerintah seharusnya menambah program studi dokter spesialis yang disesuaikan dengan masalah kesehatan di wilayah-wilayah Indonesia.

Alternatif lain, ungkap Adib, pemerintah bisa membiayai beban pendidikan dokter spesialis dari dokter-dokter umum di berbagai wilayah. Kemudian, usai menyelesaikan pendidikan dokter spesialis, mereka dikembalikan ke wilayah masing-masing.

"Ambil putra daerah, dokter-dokter umum, untuk disekolahkan oleh negara melalui program afirmasi, beasiswa, LDP, dan sebagainya. Mereka akan kembali ke daerah menjadi dokter spesialis yang akan bekerja di daerahnya. Itu yang harus ditingkatkan," kata Adib.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - News
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi