Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengancam akan menggelar aksi demonstrasi dan off bid massal lebih besar jika pemerintah tak segera memenuhi tuntutan driver ojek online (ojol) hingga akhir Mei 2025.
Tuntutan dimaksud, terutama, penegakan aturan maksimal potongan aplikator sebesar 10 persen seperti tertuang dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub Nomor 101 Tahun 2022.
"Bapak pimpinan sempat menyebutkan bahwa pas aksi kemarin ada terjadi kehilangan profit perusahaan aplikasi Rp187,95 miliar dalam satu hari. Maka kita siap memberikan mereka hukuman lebih besar lagi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi V DPR RI, Rabu (21/5/2025).
Menurut Igun, belum ada keputusan dari pemerintah terkait tuntutan pengemudi ojol usai off bid massal dilakukan pada Selasa (21/5/2025). Kementerian Perhubungan pun belum bisa memberikan kepastian pemberian sanksi kepada aplikator saat berunding dengan para driver di sela-sela aksi.
"Ini harus tuntas Pak. Kami kasih waktu inginnya besok sudah ada keputusan. Kami tidak mau digantung lagi, nanti berlarut-larut lagi, mengelak. Enggak ada. Kami kasih waktu hingga akhir Mei ini. Kalau tidak ada lagi keputusan dari Menteri Perhubungan kami akan melakukan aksi lebih besar," jelasnya.
Dalam kesempatan sama, anggota Garda Indonesia Eki Zakya Aziz mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Komisi V memang bertujuan untuk meminta DPR mendesak pemerintah memenuhi tuntutan para driver ojol.
Sebab, menurutnya, keberlangsungan bisnis platform ojol harusnya bisa tetap terjamin hanya dengan potongan aplikator makasimal 10 persen.
"Perbandingan di negara Malaysia on-line 6 persen bisa hidup kenapa di Indonesia harus 20 persen bahkan bisa lebih dari 20 persen," tuturnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
