Masuk tirto.id
tirto.id - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi struktur RAPBN 2027. Dalam Sidang Paripurna, Selasa (18/8/2026), PDIP meminta alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp242 triliun dikeluarkan dari pos dana pendidikan 20 persen, serta menuntut realisasi sekolah SD dan SMP gratis.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Budi Sulistiono, menekankan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus diprioritaskan penuh untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional, termasuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan sekolah gratis.
"Belanja mandatori untuk anggaran pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, serta melaksanakan keputusan MK yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar SD, SMP, dan sederajat secara gratis tanpa dipungut biaya, serta mengeluarkan alokasi MBG dari 20 persen anggaran pendidikan," ujar Budi dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/8/2026).
Menurut Budi, kendati program MBG memiliki tujuan yang baik. Namun dia menegaskan, pelaksanaannya harus tetap memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat anggaran tanpa menggerus alokasi dasar pendidikan.
PDIP Dorong Perluasan PBI BPJS Kesehatan hingga 102 Juta Jiwa
Selain masalah pendidikan, PDIP juga mendorong pemerintah untuk meluaskan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan hingga 35,5 persen dari total penduduk atau sekitar 102 juta jiwa, guna memastikan jaminan kesehatan yang inklusif bagi seluruh rakyat.
“Pada tahun 2027, PBI-JKN masih dialokasikan untuk 96,8 juta atau 33 persen penduduk lebih rendah dibanding proporsi tahun 2021 yang mencapai 35,5 persen penduduk. Seharusnya pada tahun 2027, PBI dialokasikan sebesar 35,5 penduduk,” ucapnya.
Soroti Beban Bunga Utang Rp650,3 Triliun yang Lewati Dana Perlinsos
Di samping penataan anggaran pendidikan dan kesehatan, Fraksi PDIP memberikan sorotan terhadap lonjakan beban pembiayaan negara. Budi mengungkap, alokasi belanja pembayaran bunga utang yang mencapai Rp650,3 triliun telah melampaui berbagai pos belanja krusial lainnya, termasuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang dialokasikan sebesar Rp549,8 triliun.
“Besarnya beban bunga utang ini semakin menegaskan urgensinya penyusunan APBN yang berimbang untuk mengurangi belanja pembayaran bunga utang di masa yang akan datang," kata Budi.
Melalui belanja negara yang menembus Rp4.090 triliun, PDIP mendesak pemerintah agar melakukan efisiensi total dan menerapkan indikator kualitas belanja yang terukur di setiap kementerian maupun lembaga.
Desakan Reformasi Subsidi Energi dan Validasi DTKS
Pemerintah diarahkan untuk mereformasi kebijakan subsidi energi senilai Rp387,9 triliun dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersama pemerintah daerah agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Pihaknya juga mendorong agar alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun dan anggaran infrastruktur senilai Rp435,4 triliun benar-benar diarahkan untuk kemandirian pangan nasional serta percepatan pembangunan daerah.
Menurut partai berlambang banteng tersebut, APBN harus menempatkan pekerja, petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan nasional.
“Negara harus memastikan rakyat memiliki akses adil dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan pelayanan nasional,” katanya.
Meski demikian, seluruh fraksi DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, usai masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya.
Dengan begitu, proses pembahasan RAPBN 2027 selanjutnya akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi Undang-Undang.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
