Menuju konten utama

DPR Pangkas Biaya Manajemen, Anggaran MBG Tetap Rp71 Triliun

Alokasi APBN untuk Badan Gizi Nasional tetap Rp71 triliun sesuai dengan anggaran yang diajukan, meski biaya manajemen dipangkas.

DPR Pangkas Biaya Manajemen, Anggaran MBG Tetap Rp71 Triliun
Siswa menikmati makanan saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SDN Kedung Badak 1, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025)ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/nz

tirto.id - Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan lembaganya memangkas biaya manajemen Badan Gizi Nasional. Perempuan yang akrab disapa Ninik tersebut menjelaskan bahwa alokasi APBN untuk Badan Gizi Nasional tetap Rp71 triliun sesuai dengan anggaran yang diajukan, meski biaya manajemen dipangkas.

Hanya alokasi APBN yang sebelumnya untuk biaya manajemen dipindahkan untuk biaya teknis makan bergizi gratis (MBG).

"Tetap RP71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi dan dikasihkan kepada, dialihkan kepada program," kata Ninik di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Demi anggaran makan bergizi gratis, Ninik mengatakan bahwa pihaknya harus melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional di masa reses dengan restu pimpinan DPR RI. Ninik menuturkan dalam rapat sebelumnya, pihak Badan Gizi Nasional belum bisa menyerahkan susunan organisasi tata kerja (SOTK) lembaga tersebut kepada Komisi IX.

"Karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional, Rp 71 triliun itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu, cuma memang masih ada persoalan administrasi, salah satunya SOTK yang kemarin belum siap," kata Ninik.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengaku berterimakasih kepada DPR karena telah mengesahkan APBN untuk lembaganya sehingga memiliki kas untuk kerja ke depan.

Dirinya menuturkan imbas pemangkasan anggaran manajemen, dukungan dana dari pemerintah mengalami penurunan dari Rp8 triliun menjadi Rp7 triliun.

"Jadi, turun Rp1,5 Triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," kata Dadan.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai nasib masa depan pekerja Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut jika para pegawainya akan dilantik dalam format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dadan mengatakan jika PPPK tersebut akan diseleksi secara internal dan akan diproses pelantikannya pada tahun ini.

"Ya memang ada seleksi, tapi seleksinya (yang melakukan) Badan Gizi Nasional," tutup Dadan.

Baca juga artikel terkait MAKAN BERGIZI GRATIS atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama