Indeks Anggaran Apbn

Berikut ini isi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 soal pengurangan anggaran dinas dan link untuk mengunduh versi PDF.

Alokasi APBN untuk Badan Gizi Nasional tetap Rp71 triliun sesuai dengan anggaran yang diajukan, meski biaya manajemen dipangkas.

Tito pun menyebut, dana stunting Rp8 M dari total Rp10 M dibagi menjadi dana rapat koordinasi, studi banding dan evaluasi.

DPR pun menyetujui permintaan penambahan anggaran dari para menko tanpa melakukan rapat kerja dengan para 7 menko.

Peningkatan belanja yang cukup signifikan ini telah menampung tambahan anggaran pada pos belanja tiap-tiap kementerian/lembaga.

Jokowi menegaskan proyek food estate yang dicanangkan pemerintah tidak akan dibiayai APBN, melainkan pakai dana investasi.

Sri Mulyani Indrawati menuturkan, terdapat tambahan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp46,3 triliun.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp459 miliar pada 2023.

Sri Mulyani sebut masih ada sisa anggaran dari APBN dan APBD sebesar Rp1.200 triliun yang bisa dioptimalkan untuk memulihkan ekonomi Q4.

Pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp37,4 triliun kepada delapan BUMN pada 2021.

Minimnya realisasi anggaran terlihat dari posisi serapan yang baru mencapai Rp141 triliun atau setara 20% dari total anggaran Rp695 triliun.

Bappenas menyatakan pemerintah telah menambah pagu anggaran pendidikan dan kesehatan untuk RAPBN 2021, masing-masing Rp38,6 triliun untuk pendidikan dan Rp9,5 triliun untuk kesehatan.

Kementerian Agama telah menindaklanjuti temuan BPK RI terkait penyaluran dana APBN ke rekening pribadi.

Meski belum terjadi kerugian negara, tapi BPK menyatakan tetap ada risiko dari pengelolaan anggaran dengan skema seperti yang diterapkan di Kemanhan dan Kemenag.

Melalui revisi Perpres ini, defisit APBN 2020 kini resmi berada di kisaran 6,34% atau Rp1.039,2 triliun, naik dari posisi Perpres 54/2020 yang masih di kisaran 5,07% atau Rp852,9 triliun.

Kebutuhan pembiayaan APBN 2020 meningkat Rp905,2 triliun. Ini disebabkan perubahan biaya penanganan COVID-19 yang terakhir meningkat menjadi Rp695,2 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo (PPLS) mengalokasikan anggaran Rp239,7 miliar.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup untuk menghadapi pandemi Corona atau COVID-19 maupun untuk menjalankan roda pemerintahan.