Menuju konten utama

RAPBN 2021: Pemerintah Tambah Rp48,1 T untuk Pendidikan & Kesehatan

Bappenas menyatakan pemerintah telah menambah pagu anggaran pendidikan dan kesehatan untuk RAPBN 2021, masing-masing Rp38,6 triliun untuk pendidikan dan Rp9,5 triliun untuk kesehatan.

RAPBN 2021: Pemerintah Tambah Rp48,1 T untuk Pendidikan & Kesehatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappena Suharso Monoarfa (kanan), Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto (kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

tirto.id - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pemerintah telah menambah pagu anggaran pendidikan dan kesehatan untuk RAPBN 2021. Tambahannya berkisar Rp38,6 triliun untuk pendidikan dan Rp9,5 triliun untuk kesehatan. Total tambahan menjadi Rp48,1 triliun.

Tambahan ini masuk dalam satu paket pelebaran defisit pemerintah dari 4,7 persen sesuai kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR RI menjadi 5,2 persen untuk RAPBN 2021. Dari tambahan defisit itu, pemerintah memperoleh tambahan Rp179 triliun yang bisa dialokasikan untuk tambahan anggaran pendidikan dan kesehatan.

“Bapak presiden minta didesain ulang sedemikian rupa,” ucap Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers di istana negara, Selasa (28/7/2020).

Suharso mengatakan sejalan dengan penambahan itu, Presiden Joko Widodo meminta perbaikan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Terutama saat pemulihan ekonomi nasional dipastikan berlanjut pada 2021.

Salah satu penekanan dari penggunaan tambahan anggaran pendidikan antara lain mengatasi persoalan belajar jarak jauh atau daring (online) yang menjadi kendala selama 2020. Langkah konkretnya belanja ini menyasar perbaikan infrastruktur untuk telekomunikasi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan kenaikan anggaran kesehatan untuk RAPBN 2021 ditujukan untuk mempercepat penanganan COVID-19 yang diperkirakan masih akan membayangi Indonesia di 2021.

Ia mengatakan selama COVID-19 belum beres, praktis ketidakpastian akan terus membayangi Indonesia. Dengan demikian anggaran ini diharapkan dapat menggenjot penanganan COVID-19 dan mempercepat proses penemuan vaksin.

“Maka kita memberikan tambahan bantalan tadi. Itu berarti 1 persen dari GDP. Karena pembahasan dengan DPR sudah 4,17 persen (per Juni 2020) defisitnya. Kami tambahkan 1 persen di atasnya jadi 5,2 persen,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di istana negara, Selasa (28/7/2020).

Baca juga artikel terkait RAPBN 2021 atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz