Menuju konten utama
Dampak Pandemi Corona

Sri Mulyani Maksimalkan Sisa Bujet Rp1.200 Triliun untuk Pemulihan

Sri Mulyani sebut masih ada sisa anggaran dari APBN dan APBD sebesar Rp1.200 triliun yang bisa dioptimalkan untuk memulihkan ekonomi Q4.

Sri Mulyani Maksimalkan Sisa Bujet Rp1.200 Triliun untuk Pemulihan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja tentang Protokol Ketujuh Jasa Keuangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan masih ada sisa anggaran sebesar Rp1.200 triliun yang bisa dioptimalkan untuk memulihkan perekonomian Indonesia di kuartal IV 2020. Anggaran ini terdiri dari sisa penggunaan APBN sebesar Rp770 triliun dan sisa penggunaan APBD sebesar Rp505 triliun.

"Kombinasi Rp1.200 triliun untuk Q4 akan mengakselerasi pemulihan ekonomi," kata dia dalam rapat kerja berasama Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).

Optimalisasi penyerapan sisa anggaran tersebut akan didorong untuk membuat pertumbuhan ekonomi RI berangsur pulih di kuartal IV. Strategi ini didorong karena belanja pemerintah melalui berbagai pencairan bansos dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di kuartal III efektif untuk dongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi -3,49% dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang -5,32%.

Sri Mulyani juga menjelaskan progres penyerapan APBN dan APBD selama sembilan bulan ini. Berdasarkan catatannya, hingga akhir September penyerapan APBD melalui belanja sudah mencapai 53 persen atau setara Rp575 triliun dari total anggaran Rp1.080 triliun.

Sementara realisasi belanja APBN hingga akhir September mencapai 61,3 persen atau setara Rp1.211 triliun dari total anggaran Rp 1.975,2 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, APBN memainkan peran penting dalam penanganan Covid-19. Bahkan instrumen tersebut menjadi satu-satunya yang bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kami melihat APBN melakukan seluruh peranan stabilisasi alokasi distribusi secara simultan," kata dia.

Meski pemerintah pusat menyebut masih memiliki uang untuk pemulihan ekonomi, tapi penyerapan belanja tersebut akan tergantung pada kecepatan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda.

"Tergantung pada kecepatan penyerapan dan penggunaannya dari sisi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," jelas dia.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI 2020 atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz