tirto.id - Pemerintah pastikan tidak ada lagi kebijakan afirmasi dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Jalur afirmasi adalah jalur khusus untuk tenaga honorer tanpa tes.
“Berkenaan dengan proses penerimaan PPPK untuk tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Jakarta, Senin (17/3/2025).
Dengan demikian, Hadi menyatakan kebijakan afirmasi itu berakhir pada 2024, sehingga selanjutnya diharapkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Berkaitan dengan proses rekrutmen pengangkatan ASN, Bapak Presiden menegaskan bahwa proses tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri PAN RB Rini Widyantini, menyatakan pemerintah menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga non-ASN di kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda).
“Tidak ada PHK tenaga non-ASN di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di tahun lalu juga saya sudah mengeluarkan Surat Edaran agar KL dan Pemda tetap menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan,” ungkap Rini.
Kemudian, Rini menyatakan Presiden Prabowo mengutamakan meritokrasi dalam manajemen ASN. Dengan begitu, kebijakan pendaftaran PPPK 2024 merupakan proses afirmasi terakhir.
Maka dari itu, pihaknya memastikan ke depannya tetap membuka pendaftaran PPPK dengan proses seleksi yang sama seperti pendaftaran CPNS pada umumnya.
“Presiden tadi sudah mengarahkan tidak ada lagi afirmasi. Jadi nanti seandainya pun dibuka, maka itu akan berlaku meritokrasi. Kita ingin mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten,” ucap Rini.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
