tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, menyayangkan ada program stunting di daerah yang memiliki anggaran sebesar Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat hanya sebesar Rp2 miliar. Tito mengaku telah meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Keuda Kemendagri) untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.
"Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024) sebagaimana dikutip Antara.
Tito tak ingin kepala daerah tertipu dengan para pejabat di level bawah terhadap permainan anggaran. Ia mengungkapkan, tidak sedikit penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
"Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini," kata dia.
Di samping itu, mantan Kapolri ini memastikan, pemerintah ingin membuat perubahan agar anggaran negara maupun anggaran daerah lebih efisien, serta meningkatkan angka pendapatan. Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
"Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang udah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua," katanya.
Dia mengatakan daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, maka daerah tersebut bisa leluasa membuat program apapun untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi," kata dia.
