Tito Karnavian Keberatan Kemendagri Membawahkan Polri

Undang-Undang Polri masih mengatur ketentuan bahwa struktur Polri di bawah Presiden langsung.

Terbit 2 Dec 2024 20:43 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Mendagri Tito Karnavian memberi hormat saat tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/sgd/agr

tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengaku keberatan atas usulan penempatan Polri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Tito menegaskan bahwa kelembagaan Polri yang berdiri sendiri merupakan kehendak Reformasi yang harus diperjuangkan.

"Saya keberatan. Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah Presiden. Itu kehendak reformasi. Sudah itu saja," kata Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/12/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pembahasan mengenai kelembagaan Polri tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga melibatkan unsur politik di DPR. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Polri masih mengatur ketentuan strukturnya di bawah Presiden langsung.

"Iya, undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden. Artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dulu di DPR," kata dia.

Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri yang merupakan bagian dari pemerintah tetap terbuka terhadap kajian tersebut. Menurutnya, kajian itu perlu dilakukan karena perubahan nomenklatur dan struktur lembaga akan berdampak pada anggaran keuangan negara.

"Karena, setiap perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara, kepada koordinasi antarlembaga atau kementerian. Jadi, pasti harus dipertimbangkan masak-masak semuanya," kata Bima lagi.

Wacana untuk menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri pertama kali dilontarkan oleh DPP PDIP. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyebut bahwa kepolisian semenjak dinakhodai Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap terlibat cawe-cawe dalam politik. Deddy juga menyinggung kasus penembakan oleh polisi yang terjadi baru-baru ini saat Listyo masih menjabat Kapolri.

"Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak. Ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian. Masih sempat-sempat cawe-cawe," kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).