tirto.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pembiayaan food estate bukan lagi menggunakan dana APBN. Namun akan menggunakan dana investor yang saat ini sedang dicari oleh pemerintah.
“Belum, masih mencari investor. Yang kita dorong saat sekarang ini adalah investasi bukan dari APBN," kata Jokowi dalam kunjungannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).
Dalam kesempatan kunjungan kerjanya, Jokowi memantau proses distribusi bahan pangan dari Jawa ke Kalimantan berjalan lancar. Kelancaran distribusi pangan terlihat dari kestabilan harga bahan-bahan pokok di Kotawaringin Timur meskipun bahannya dipasok dari Jawa.
“Tadi saya lihat faktanya di pasar harganya masih sama seperti di Jawa, artinya pasokan, distribusi, transportasi itu lancar. Saya tadi ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget ternyata harganya hampir sama,” kata Jokowi di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (26/6/2024).
Di saat yang bersamaan, pemerintah juga akan mengembangkan produk lumbang pangan tersebut di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah pembangunan food estate di Kepulauan Seribu pada 2025. Menurut dia, Kepulauan Seribu dipilih karena merupakan wilayah yang kaya hasil lautan.
“Kita melihat kebutuhan bahan pokok semakin berkurang di dunia. Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” kata Jokowi kepada awak media, Rabu (20/3/2024).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyebutkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian atas potensi lumbung pangan di Kepulauan Seribu.
Berdasarkan kajian, ungkap Heru, lumbung pangan di Kepulauan Seribu berupa ikan, rumput laut, dan lainnya.
Lumbung pangan lautan ini disebut tak bisa berkembang dengan baik jika berada di Jakarta Utara. Sebab, pesisir Jakarta bisa jadi telah tercemari oleh limbah.
“Pulau Seribu di semua area laut, tapi kalau di pesisir dekat Jakarta tidak memungkinkan juga, mungkin ada pencemaran limbah dan sebagainya,” sebut Heru.
Ia mengatakan, rencana pembangunan food estate itu masih dikaji dengan matang oleh Pemprov DKI dan instansi terkait. Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menilai, food estate bisa dibangun oleh pihak manapun, baik BUMD DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
