tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuturkan terdapat tambahan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp46,3 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut untuk melaksanakan program prioritas.
“Karena kita bersama-sama menjaga perekonomian, kementerian-kementerian yang melaksanakan program prioritas pembangunan dan program prioritas yang ditetapkan Bapak Presiden terlihat di sini,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
“Belanja Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran bahkan Rp46,3 triliun,” tambah dia.
Bendahara Negara itu mengatakan, belanja Kementerian PUPR akan tercatat melampaui 100 persen dalam proyeksi dari APBN. Namun demikian, angka tersebut seiring dengan adanya penambahan penugasan proyek berdasarkan prioritas dari Presiden Joko Widodo.
“Makanya belanja Menteri PUPR itu nanti pasti di atas 100 persen nanti di Undang-Undang APBN awal, karena PUPR mendapat tambahan penugasan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani.
Dalam penambahan anggaran di akhir tahun ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memproyeksikan pemanfaatan anggaran akan difokuskan untuk jalan daerah hingga penanganan bencana alam.
“Seperti penanganan jalan, dalam bentuk Perpres mengenai jalan daerah, penanganan bencana alam, sehingga PUPR mendapat penambahan anggaran,” ucap dia.
Dalam catatan terakhir, Kementerian PUPR mencatat realisasi anggaran 2023 mencapai Rp109,33 triliun hingga November 2023. Realisasi anggaran tersebut baru mencapai 66,5 persen dari pagu anggaran tahun ini.
“Pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp125,22 triliun, kemudian mengalami penambahan menjadi Rp164,39 triliun. Hingga tanggal 17 November 2023, realisasi keuangannya sebesar Rp109,33 triliun, dengan progres fisik sebesar 67,8 persen,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya.
Untuk diketahui, Kementerian PUPR melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2020-2024 sebesar Rp60,99 triliun yang mencakup 85 paket pekerjaan. Tercatat, progres fisik pembangunan dukungan hingga 1 November 2023 sebesar 22,2 persen. Anggaran pada TA 2023 yang dialokasikan pada dukungan infrastruktur dasar sebesar Rp25,32 triliun.
Daftar Kementerian yang Dapat Tambahan Dana di Akhir Tahun
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Ristek dan Teknologi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp4,1 triliun. Anggaran tersebut untuk sarana dan prasarana perguruan tinggi, pendidikan, dan pelatihan vokasi, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS.
“Makanya sekarang kita lihat SMK sering dilihat, dikunjungi, itu adalah bagian dari program perbaikan vokasi, termasuk ditopang oleh APBN yang dinaikkan,” kata Sri Mulyani.
Lalu, terdapat Kementerian Sosial yang mendapat penambahan anggaran Rp9 triliun. Anggaran tersebut dikucurkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui BLT El Nino, Bantuan Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak, dan program rumah sejahtera terpadu.
Kemudian, Kementerian Kesehatan mendapat penambahan anggaran Rp11,6 triliun, yang disalurkan untuk pembayaran klaim pasien COVID-19, bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) kelas III, dan percepatan penurunan stunting.
Kementerian Agama mendapat tambahan anggaran Rp1,7 triliun untuk memenuhi peningkatan pelayanan Ibadah Haji. Lalu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mendapat tambahan Rp3,9 triliun untuk bantuan beras.
BNPB mendapat tambahan sebesar Rp3,6 triliun untuk bantuan stimulan rumah akibat bencana gempa Cianjur, serta Kementerian ESDM mendapat tambahan Rp1,3 triliun untuk program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar (BBM) menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
