Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar soal anggaran penanganan bencana di Sumatra yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana DPR RI dengan pemerintah.
Mulanya, Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, memaparkan struktur satgas tersebut dan menyebut satu per satu nama anggotanya.
Namun, ia sempat lupa menyebut nama Purbaya sebagai salah satu anggota tim pengarah dalam rapat tersebut.
"Saya lupa menyampaikan ini, kuwalat ini kalau nggak, nanti ini, karena kalau beliau ngambek, beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya, enggak ada pitinya," ujar Tito dalam rapat tersebut, dikutip melalui kanal YouTube DPR, Minggu (11/1/2026).
Atas hal tersebut, Purbaya pun merespons candaan Tito. Ia menyebut dirinya tidak akan marah hanya karena namanya terlupa disebut. Namun, ia akan marah apabila dana yang disediakan untuk penanganan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak dimanfaatkan secara optimal.
"Saya enggak disebut nama enggak ngambek, Pak. Saya ngambek kalau uang yang disediain pakai utang, tapi enggak dipakai juga. Saya kumpulin uang banyak, gebuk-gebuk orang pajak, bea cukai, ditumpuk di sana enggak dipakai. Sementara di sini, bencananya masih susah masyarakatnya," kata Purbaya.
Dalam rapat tersebut, Tito juga meminta penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke daerah-daerah terdampak bencana agar dipercepat.
Dengan penyaluran APBD yang cepat, Tito mengatakan daerah-daerah terdampak bencana akan memiliki modal sendiri untuk membeli peralatan di kantor-kantor dinas yang rusak akibat bencana. Sebab, pembelian peralatan tersebut tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Tito menegaskan syarat penyaluran APBD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus dipermudah. Pasalnya, saat ini terdapat daerah-daerah yang memiliki keterbatasan jumlah staf, sehingga pemenuhan syarat penyaluran menjadi terhambat.
Menurut Tito, percepatan penyaluran APBD menjadi vital agar daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra dapat segera melakukan perbaikan fasilitas di kantor-kantor pemerintahan setempat.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Hendra Friana
