Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru saja menemukan 10 perusahaan sawit besar yang melakukan praktik under invoicing. Jika ditotal, praktik curang oleh para perusahaan-perusahaan sawit tersebut dapat mencapai 50 persen dari nilai ekspor produk sawit.
Under invoicing adalah praktik manipulatif ketika importir atau eksportir melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya dalam dokumen pabean, dengan tujuan mengurangi pembayaran bea masuk maupun bea keluar, serta pajak impor atau pungutan ekspor (PE).
“Kita lihat kapal per kapal. Saya baru dapat 10 perusahaan besar, sekitar 50 persen kira-kira itunya (praktik under invoicing yang dilakukan). Kalau pukul rata ya, kira-kira total ekspor mereka yang diakui ya separuhnya,” beber Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Kondisi ini jelas merugikan negara karena menyebabkan kebocoran penerimaan. Karena itu, Purbaya mengaku tengah berupaya membenahi kinerja kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam Indonesia National Single Window (INSW) maupun secara manual berbasis data yang lebih lengkap.
“Saya bisa deteksi dari sistem mereka (Ditjen Bea dan Cukai) dengan analisis-analisis yang canggih, masih belum AI sih karena manual betul, dengan data yang lebih lengkap. Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya (dikurangi),” kata dia.
Dengan perbaikan yang tengah digencarkan, Purbaya memastikan ke depan pihaknya akan benar-benar mengejar para pengusaha nakal yang melakukan praktik under invoicing. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dioptimalkan.
“Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI, segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor,” pungkas Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
