Srimul: 11 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Tengah Isu Banyak PHK

Menkeu, Sri Mulyani, mengatakan, 11 juta lebih lapangan kerja terbentuk dalam 3 tahun terakhir.

Terbit 4 Oct 2024 17:20 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kanan) bersiap memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/9/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan APBN pada Agustus 2024 defisit Rp153,7 triliun atau 0,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) namun defisit tersebut masih sesuai dengan Rancangan Undang-Undang APBN 2024 yakni 2,29 persen dari PDB. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tidak memungkiri banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, Sri Mulyani mengeklaim kerap ada penciptaan lapangan baru seperti 11 juta lapangan kerja yang telah dibuka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

“Upamanya terjadinya PHK di satu tempat, tapi di sisi lain ada job creation. Menurut statistik 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka. Tapi ada PHK,” ujar dia, saat ditemui usai acara 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jakarta (4/10/2024).

Soal penyebab PHK, perempuan yang juga Bendahara Negara itu menilai, ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi sehingga kini banyak tenaga kerja baru yang muncul dari perkembangan sektor digital. Ia mencontohkan mitra pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi (ride hailing). Padahal, sebelumnya, banyak lapangan kerja dari sektor-sektor manufaktur yang memang bersifat padat karya, seperti alas kaki, tekstil dan garmen.

“Adalah juga munculnya kesempatan kerja baru karena sektor digital. Seperti Gojek dan yang lain-lain itu muncul sebagai suatu fenomena recent. Jadi kita harus melihat ekonomi Indonesia mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor. Entah itu adalah karena teknologi, entah karena perubahan dari struktur ekonominya,” sambung Ani, sapaan Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani mengaku tak akan tutup mata dengan banyaknya PHK yang terjadi. Kata dia, pemerintah bakal terus berupaya mendukung masyarakat paling rentan untuk mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan.

“Dan di sisi lain memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru,” tegas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa jumlah pekerja terdampak PHK sejak Januari- 26 September 2024 sebanyak 52.993 orang. Dari data tersebut, contributor terbesar adalah Jawa Tengah dengan jumlah sebanyak 14.767

“Tiga provinsi PHK terbesar, satu Jawa Tengah 14.767 tenaga kerja. Dua, Banten 9.114 tenaga kerja. Ketiga, DKI Jakarta 7.469 tenaga kerja,” kata Indah, beberapa waktu lalu.