tirto.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah untuk selalu mewaspadai gelombang PHK yang berpotensi berlanjut di tahun depan.
Dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja, dengan hampir separuhnya dari sektor tekstil.
“Banggar meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting, antara lain, pemerintah perlu mewaspadai gelombang pengangguran akibat pemutusan [hubungan] kerja yang terjadi sepanjang Januari 2024 terhadap 32.064 pekerja, dan hampir separuhnya di sektor tekstil,” kata Said dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Selain PHK, tren pengangguran yang didominasi oleh kelompok pekerja paruh waktu juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2024 jumlah pekerja paruh waktu tercatat sebanyak 2,90 persen, turun 0,73 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan kewaspadaan terhadap gelombang PHK dan bertambahnya jumlah pengangguran penting dilakukan untuk mencegah agar jumlah penduduk miskin tidak semakin menggelembung, pun target nol persen penduduk miskin ekstrem juga dapat tercapai di tahun pertama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 adalah 25,22 juta orang, turun 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023. Selain itu, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 juga turun menjadi 9,03 persen, dari 9,36 persen pada Maret 2023.
“Tingkat kemiskinan pada posisi 9,03 persen, terdapat gap tingkat kemiskinan yang cukup tinggi antara desa sebesar 11,97 persen dan kota 7,09 persen. Pemerintah perlu prioritas penanggulangan kemiskinan di perdesaan lebih intensif,” imbuh politikus PDIP itu.
Dengan pencegahan gelombang PHK dan perbaikan kondisi kemiskinan nasional akan membuat indeks modal manusia (IMM) Indonesia membaik. Menurut Said, dari standar internasional yang diukur dalam skala 0-1, IMM Indonesia ditargetkan di angka 0,56 pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Skala tersebut diakuinya masih jauh dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.
“Saat ini, IMM negara maju skalanya 0,7-0,8. Kita juga perlu mengejar ketertinggalan dengan negara peers seperti Malaysia yang berada di 0,61; Thailand 0,61; dan Vietnam 0,69,” imbuhnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
