tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tengah berupaya menata kembali status Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan sebagai kantor Kementerian/Lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih. Barang-barang milik negara yang disisirnya termasuk juga BMN dengan status idle atau menganggur. Meski begitu, pemanfaatan BMN ini akan dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan serta efisiensi.
“Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle,” kata dia, dalam keterangan resminya, dikutip Tirto, Kamis (24/10/2024).
Karenanya, perempuan yang karib disapa Ani itu, berpesan kepada seluruh pejabat yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih untuk mempercepat penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), utamanya bagi K/L yang mengalami perubahan. Dalam hal ini, pejabat baru/pelaksana tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk.
“Terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L,” ujar Sri Mulyani.
Sementara kepada para pejabat, seperti Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Ani berpesan agar seluruh jajaran di bawah Kementerian Keuangan untuk bersiap menjalankan program-program yang menjadi visi dan misi Prabowo. Pasalnya, dengan semakin perubahan Kabinet, membutuhkan penyesuaian dari sisi anggaran berikut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 – 2025.
“Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting,” tegas Sri Mulyani.
Pada saat yang sama, dia juga meminta kepada seluruh birokrat di K/L yang ada untuk menyalurkan ide-ide baru untuk menjalankan program Prabowo. Dengan begitu, seluruh program kerja dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat kualitas.
“Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada,” paparnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
