tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memberi sinyal menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun. Dengan demikian, total anggaran program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto- Wapres Gibran Rakabuming Raka, itu pada tahun ini menjadi Rp171 triliun.
“Apabila program makan bergisi gratis ini akan ditingkatkan dari Rp 71 triliun naik ke Rp100 triliun, ditambah R100 triliun bukan naik ke Rp100 triliun maka menjadi Rp171 triliun jumlah sentranya akan meningkat,” kata Sri Mulyani, dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (30/1/2025).
Menurut Sri Mulyani, program MBG merupakan program pemerintah yang memiliki manfaat langsung kepada pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah Indonesia, terutama mengingat kegiatan penyaluran MBG dilakukan di dekat sekolah.
“Ada yang harus membeli bahannya. Ada yang harus memasak. Ada yang harus mengantar. Ada yang harus mencuci mulai dari sayuran bahan baku sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labor intensive, dan merata di seluruh Indonesia,” ucap Sri Mulyani.
Perempuan yang karib disapa Srimul itu menjelaskan tujuan dari program MBG ini untuk menjamin anak-anak Indonesia agar mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar yang baik.
“Ini adalah investasi penting dan investasi jangka panjang. Ini juga merupakan investasi yang membutuhkan anggaran yang luar biasa,” tutur Srimul.
Pemerintah pun membidik program MBG ini dapat menyasar ke seluruh anak Indonesia serta ibu hamil secara bertahap. Dia pun memastikan anggaran yang dibutuhkan sudah siap agar program ini berjalan dengan baik.
“Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa,” tutur Sri.
Demi mendukung program MBG, Sri Mulyani bahkan memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk turut membantu program tersebut, dengan memberikan keringanan pembiayaan bagi UMKM yang terlibat.
“Kemarin di dalam rapat KSSK saya menjelaskan kepada OJK dan Bank Indonesia sebagai anggota KSSK, agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut menyukseskan dan mendukung program ini,” tukas Srimul.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
