Sosok Gubernur Aceh Mualem & Kenapa Disorot Publik soal Banjir?

tirto.id - Sosok Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem tengah menjadi sorotan setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh. Ia menjadi perhatian terkait keputusannya untuk membuka pintu atas bantuan dari negara lain. Hal ini bertolak belakang dengan sikap pemerintah pusat yang belum membuka ruang untuk bantuan bencana dari luar negeri.

Mualem menjelaskan bahwa daerahnya tidak menutup pintu atas bantuan dari negara asing untuk penanganan bencana. Hal itu disampaikan melalui video keterangan pers yang dia unggah di Instagram @muzakirmanaf1964.

‎“Mereka tolong kita kok kita persulit? Kan bodoh,” jelasnya saat diwawancarai awak media usai rapat terbatas bersama Presiden di Posko Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, (Minggu, 7/12/2025) malam.

‎Menurut Mualem, bantuan asing sah-sah saja diterima dalam kondisi pascabencana. Dia berkata tidak ada larangan untuk menerima bantuan dari luar negeri, baik dari lembaga nonprofit atau pemerintah, salah satunya bantuan dokter dan obat-obatan dari Kuala Lumpur, Malaysia.

"Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu (10/12) akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi, bersamaan dengan dokter," ucapnya.

‎

‎Pernyataan Mualem yang membuka pintu bantuan negara asing bertolak belakang dengan sikap pemerintah pusat. Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan kapasitas Pemerintah masih kuat dalam penanganan bencana di Sumatera, sehingga bantuan dari pihak luar belum dibutuhkan.

"Kita masih kuat ngapain? Kita masih kuat kok," ujar Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (08/12).

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono. Ia menyampaikan bahwa Indonesia masih dapat melakukan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera secara mandiri, sehingga bantuan dari negara-negara sahabat masih belum diperlukan saat ini.

"Kami sedang menyelesaikan semua yang dibutuhkan, tapi memang ada beberapa yang menawarkan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya," kata Sugiono.

"Tetapi saya kira, dengan semua kekuatan yang ada, dan ini adalah upaya bersama, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini," papar Sugiono.

Siapa Mualem & Alasan Disorot Publik soal Banjir

Muzakir Manaf atau yang akrab disapa sebagai Mualem adalah seorang politikus Indonesia dan mantan pejuang gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pria yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 tersebut lahir di Seuneudon, Aceh Utara pada 3 April 1964.

Mualem berasal dari keluarga sederhana. Ia merupakan anak dari pasangan Manaf dan Zubaidah yang bekerja sebagai petani. Setelah lulus SMA pada 1984, ia pernah berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebelum memilih menjadi pejuang GAM.

Keterlibatan Mualem dalam GAM diawali saat ia mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sayangnya, ia tidak lulus dalam tes tersebut, sehingga ia pergi ke Malaysia untuk mengikuti tes sebagai tentara GAM dan diterima.

Dalam pendidikan sebagai tentara GAM selama 4 tahun, Mualem mendapat pendidikan militer dari almarhum Wali Nanggroe Hasan Tiro. Selain pendidikan militer, kata Mualem, ia juga mendapatkan pelajaran lain seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, militer dan lainnya.

Sejak 1986 hingga 1989, Mualem bersama beberapa pemuda Aceh lainnya dikirim ke Libya untuk mengikuti pendidikan militer di Camp Tajura. Di sana, ia mendapat latihan militer, pendidikan mengenai berbagai jenis senjata, dan sistem perang gerilya.

Selama berada di Camp Tajura, ia terpilih menjadi Pengawal Presiden Libya Muammar Khadafi. Namun, sekitar tiga tahun jadi pengawal Presiden Libya, ia mendapat perintah untuk pulang ke Aceh mendampingi panglima GAM, Tgk Abdullah Syafii.

Setelah tewasnya panglima GAM Tgk Abdullah Syafii pada tahun 2002 dalam pertempuran dengan tentara TNI, Muzakir Manaf menjadi panglima komando pusat GAM. Ia kemudian menjadi anggota KPA (Komite Peralihan Aceh) setelah adanya penandatangananMemorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2012, Partai Aceh mengusung pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pasangan ini lantas memenangi pemilihan tersebut dan dilantik pada 4 Juni 2012.

Pada Pilgub Aceh 2024, ia bersama mantan pejuang GAM lainnya, Fadhlullah diusung oleh Partai Aceh dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Melalui Pilgub tersebut, ia mengalahkan pasangan Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi dan dilantik sebagai gubernur pada 12 Februari 2025.