Siapa Saja Tokoh yang Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional?

tirto.id - Pengusulan nama mantan presiden RI ke-2, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional menuai polemik. Pasalnya, banyak tokoh yang menolak usulan tersebut. Ketahui siapa saja tokoh yang menolak Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto merupakan indikasi bahwa pemerintah buta sejarah. Bukan tanpa alasan, lembaga tersebut menyoroti banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat selama 32 tahun presiden ke-2 RI tersebut berkuasa.

YLBHI kemudian merinci berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama rezim Soeharto. Salah satunya terjadi pada 1965, ketika terjadi pembunuhan dan kekerasan massal.

Kemudian, berlanjut ke rentetan pelanggaran HAM berat lainnya, seperti Peristiwa Talangsari, Lampung, 1989. Menurut Laporan Keadaan HAM di Indonesia 1989, peristiwa itu menewaskan 31 orang dan beberapa orang lainnya dipenjara karena dituduh subversif.

Satu dekade berikutnya, Peristiwa Penghilangan Orang Secara paksa 1997-1998 yang menyeret aktivis pro-demokrasi. Sebanyak 13 orang masih dinyatakan hilang hingga saat ini.

Puncaknya yakni ketika Kerusuhan Mei 1998. Dalam peristiwa itu, tidak hanya terjadi pembunuhan, tetapi juga terjadi 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.

Selain pelanggaran HAM, YLBHI juga menyebut sederet praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama era Soeharto. Berdasarkan TAP MPR XI/MPR/1998, YLBHI menyebut, Soeharto dituding sebagai pelaku KKN. Kendati demikian, upaya membongkar kasus dugaan korupsinya tidak pernah tuntas.

Selain lembaga yayasan, beberapa tokoh juga menolak usulan penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Bahkan, aktivisme itu juga dilakukan di media sosial.

Sejumlah elemen masyarakat menolak Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Netizen X/Twitter telah beramai-ramai membuat tagar #SoehartoBukanPahlawan.

Siapa Tokoh yang Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional?

Sejumlah tokoh menolak usulan penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Di antara mereka merupakan akademisi, pakar, hingga politisi. Berikut ini tokoh-tokoh yang menolak Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Bivitri Susanti

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini mengungkapkan Soeharto tidak bisa menjadi pahlawan nasional. Pasalnya, hal itu terhalang oleh aturan konstitusi yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada 2024, saat MPR dipimpin Bambang Soesatyo, nama Soeharto dihapuskan dari TAP MPR. Kendati demikian, Bivitri tetap berkeyakinan amar pada TAP MPR tersebut tetap menghalangi Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

“Emang enggak bisa keluar TAP MPR yang baru itu, yang terjadi adalah pidatonya Pak Bamsoet,” ucap Bivitri dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Bivitri khawatir, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi langkah awal upaya kembalinya UUD 1945. Ia menjelaskan, jika kembali ke UUD 1945 versi awal, maka upaya reformasi yang dilakukan pada 1998 menjadi sia-sia, termasuk sejumlah lembaga negara akan kehilangan marwahnya.

Romo Magnis Suseno

Di sisi lain, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini menyebut, Soeharto melakukan korupsi besar-besaran demi memperkaya keluarga dan kroninya. Hal itulah yang semestinya tidak bisa menjadikannya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

“Salah satu alasan mengapa Soeharto tidak boleh menjadi pahlawan adalah bahwa dia melakukan korupsi besar-besaran. Dia memperkaya keluarga, dia memperkaya orang-orang dekatnya, memperkaya dirinya sendiri. Bukan pahlawan nasional.” kata Romo Magnis di Kantor YLBHI.

Tak hanya itu, alasan kedua yakni karena kejahatan genosida yang dilakukan Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia. Di sini Romo Magnis menyebut sejumlah aksi pembunuhan massal, seperti peristiwa G30S 1965 hingga penembakan misterius atau petrus.

Puan Maharani

Sedikit berbeda dengan bentuk penolakan tokoh lainnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan lembaganya menghormati pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada siapa saja. Namun, dia mengingatkan pemerintah untuk mencermati rekam jejak setiap sosok, termasuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Puan menilai, alangkah baiknya pemerintah tidak terlalu tergesa-gesa dalam pengusulan ini. Tidak lain karena mengingat bahwa gelar Pahlawan Nasional merupakan hal penting sehingga dia meminta setiap usulan yang masuk perlu dikaji dengan cermat.

“Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan, dan lain-lain sebagainya. Namun, ya hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” jelas Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pembaca yang ingin membaca artikel sejenis terkait gelar Pahlawan Nasional dapat mengakses tautan berikut ini.