Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan adalah salah satu menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkena reshuffle. Namun, Jonan terkena reshuflle kabinet sebelum selesai masa jabatannya. Apa alasannya?
Jonan menjabat sebagai menteri perhubungan (menhub) sejak 27 Oktober 2014. Setelah beberapa waktu berjalan, Jokowi melakukan mencopot dan mengganti posisi menhub kepada Budi Karya Sumadi dua tahun berikutnya.
Tidak banyak yang tahu alasan Jonan terkena reshuffle. Namun, mantan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan dugaan alasan dicopotnya Jonan dari jabatan tersebut melalui podcast Terus Terang.
Menurut Mahfud, Jonan diganti karena ada ketidaksepahaman antara dengan Jokowi. Hal itu terkait pengambilan kebijakan atas proyek kereta cepat Whoosh. Pendapat Jonan berseberangan dengan Jokowi.
Menhub Ignasius Jonan Dipecat Karena Kereta Cepat?
Mahfud MD dalam podcast-nya membongkar dugaan markup proyek pembangunan kereta cepat Whoosh. Hal ini merembet pada diberhentikannya Jonan oleh Jokowi sebagai menhub. Keterangan tersebut disampaikan melalui unggahan podcast Terus Terang, kanal Mahfud MD Official di Youtube, pada Selasa (14/10).
Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh sudah digagas saat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih dipimpin Ignasius Jonan. Menurut penjelasan Mahfud, Ignasius Jonan sempat menolak proyek kereta cepat lantaran tak layak secara ekonomi. Anggaran proyek ini meningkat lebih besar hingga tiga kali lipat dibandingkan angka seharusnya.
Ia mengambil contoh proyek pembangunan kereta cepat per kilometer di China yang hanya membutuhkan sekitar 17-18 juta dolar Amerika Serikat (AS). Sementara di Indonesia, angka pembangunan proyek serupa diduga menembus 52 juta dolar AS.
Mahfud menerangkan bahwa Indonesia saat itu membatalkan proyek dengan pemerintah Jepang dan beralih ke China.
Rencana awal, proyek berbasis government to government (G2G) bersama pemerintah Jepang diklaim hanya menghabiskan bunga senilai 0,1 persen. Keterangan mengenai angka ini ditinjau sesuai perhitungan ahli Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI).
Adapun rencana proyek kereta cepat pemerintah Indonesia dengan China malah memunculkan bunga sebanyak 2 persen. Mahfud berkata, angka tersebut terus terkena over run hingga mencapai 3,4 persen.
"Di pindah ke Cina, dengan bunga 2 persen. Dengan over run pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen. Yang terjadi itu. Nah, sekarang kita gak mampu bayar," kata Mahfud di kanal Youtube.
Jonan lantas tidak menyetujui adanya proyek yang dianggap merugikan Indonesia secara ekonomi tersebut. Jonan telah menginformasikan kepada mantan Presiden Jokowi bahwa proyek ini tak visible serta tak memberikan keuntungan.
Dari sinilah mulai terjadi perbedaan pandangan antara Jonan dan Jokowi. Ignasius lantas mengalami reshuffle dari posisinya sebagai menteri perhubungan.
"Pak Jonannya dipecat, digantikan. Sesudah itu dia memanggil ahli namanya Agus Pambagio," terang Mahfud MD.
Saat Jokowi memanggil Agus, pihak Agus mempertanyakan tentang asal mula ide pengalihan kerja sama proyek pembangunan kereta cepat dari Jepang ke China. Menurut Mahfud, ahli ini akhirnya mengaku tak bisa melakukan apapun karena dasar pengalihan proyek berasal dari Jokowi sendiri.
Sehubungan dengan itu, Ignasius cukup singkat dalam mengemban tugas sebagai menteri perhubungan. Ia menjabat kurang dari dua tahun mulai 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016.
KPK Imbau Mahfud Laporkan Dugaan Korupsi Whoosh
Mengutip warta Antara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan imbauan kepada Mahfud MD agar membuat laporan terkait dugaan kasus korupsi kereta cepat Whoosh rute Jakarta-Bandung.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” imbau Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10).
Demi memudahkan proses analisis dan verifikasi, Budi mengingatkan tentang perlunya informasi serta data awal. Jika sudah dilaporkan, pihaknya akan segera menelaah apakah kasus itu termasuk kategori korupsi atau tidak.
Menurut keterangan Budi, KPK juga akan mengkaji dugaan tersebut sehingga bisa ditetapkan ranah kewenangannya. Tepatnya, apakah kasusnya termasuk kewenangan lembaga mereka atau bukan.
Pihaknya akan menindaklanjuti seandainya hasil menunjukkan bahwa dugaan kasus markup proyek kereta cepat ini menjadi ranah KPK. Tindakannya mencakup penindakan, pendidikan, koordinasi, pencegahan, atau supervisi.
Ingin melihat berbagai informasi seputar kasus korupsi di Indonesia? Simak terus sejumlah berita terbaru tentang kasus dan dugaan tindak pidana korupsi hanya melalui tautan berikut.
Penulis: Yuda Prinada
Editor: Ilham Choirul Anwar
