Sesak ke Tempat Kerja Imbas Perawatan Kereta INKA

tirto.id - Pukul 05.15 WIB, Rabu (9/9/2026), Wulan (27), sudah berdiri di peron Stasiun Citayam. Teller bank di kawasan Gondangdia ini biasanya baru berangkat pukul 06.00 WIB pagi. Waktu tempuh yang cukup untuk sampai kantor sebelum jam operasional cabang dimulai. Tapi sejak pekan kedua September, jadwal itu tak lagi bisa diandalkan.

"Jam segitu saja stasiun kemarin sudah padat sama orang. Nggak ada harapan buat duduk," katanya kepada wartawan Tirto, Kamis (10/9/2026).

Sementara Bimo (22), mahasiswa semester akhir yang tengah bekerja sambilan di kawasan Cikini, mengaku nyaris terlambat hari ini karena rangkaian yang ditumpangi berhenti lebih lama dari biasanya di Stasiun Depok Baru. Pria yang berangkat dari stasiun Cilebut tersebut juga melihat kepadatan di dalam kereta dua hari belakangan semakin parah.

"Yang bikin was-was pas mepet-mepet gerbong, banyak yang dorong-dorongan buat masuk. Kasihan kalau ada anak-anak atau ibu hamil kesulitan naik karena penuh," ujarnya kepada wartawan Tirto di Jakarta, Kamis (10/9).

Keluhan Wulan dan Bimo muncul bukan tanpa sebab. Tujuh dari train set Kereta Rel Listrik (KRL) seri iE305 produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA ditarik ke bengkel untuk pemeriksaan menyeluruh sejak Senin (7/9/2026). Rangkaian yang baru mulai beroperasi 16 Desember 2025 itu terpaksa masuk bengkel, menyusul insiden dua kali anjlok pada Jumat, 4 September 2026.

Dampaknya menjalar ke jadwal operasional Commuter Line Jabodetabek selama hampir tiga minggu, mulai tanggal 7 hingga rencananya sampai 30 September 2026.

Insiden pada 4 September lalu bermula sekitar pukul 08.30 WIB, ketika rangkaian Commuter Line nomor 1203 relasi Bogor–Jakarta Kota yang menggunakan KRL INKA iE305 Trainset 4, anjlok saat hendak memasuki Jalur 9 Stasiun Jakarta Kota.

Seluruh penumpang berhasil dievakuasi tanpa korban jiwa. KAI Commuter, memastikan seluruh pengguna di dalam rangkaian yang anjlok dalam kondisi aman. Insiden saat itu memicu rekayasa operasi, perjalanan Commuter Line Bogor untuk sementara hanya diatur sampai Stasiun Jayakarta atau Manggarai, sebelum jalur 10 dan 11 di Stasiun Jakarta Kota kembali melayani perjalanan pada pukul 08.44 WIB.

Rangkaian yang sama kemudian dievakuasi menuju Balai Yasa Manggarai untuk diperiksa. Namun nahas, sekitar pukul 15.30 WIB rangkaian itu kembali anjlok di Jalur 7 Stasiun Manggarai ketika sedang dalam perjalanan menuju bengkel.

Menyusul dua insiden itu, INKA bersama KAI Commuter dan sejumlah pemangku kepentingan melakukan general check up menyeluruh terhadap tujuh rangkaian KRL seri iE305 yang telah beroperasi.

Senior Manager Corporate Communication and Representative Office INKA, Nanang Agung Rohmandiyas, menjelaskan dalam rilis pada Selasa (8/9/2026), pemeriksaan mencakup sistem bogie, sistem propulsi, dan seluruh komponen yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan.

Menurut Nanang, tim engineering dan quality assurance INKA turun langsung bersama tim KAI Commuter sejak awal proses berlangsung untuk memastikan setiap komponen bekerja optimal.

Ia menyebut proses ini sebagai bentuk tanggung jawab produsen dan bagian dari sinergi dalam ekosistem perkeretaapian nasional, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas produk demi kenyamanan dan keselamatan pengguna Commuter Line.

INKA juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan KAI Commuter selama masa perawatan berlangsung, sekaligus memastikan seluruh rangkaian yang telah dan akan diproduksi tetap memenuhi standar keselamatan.

"Sejak awal proses ini berlangsung, tim engineering dan quality assurance kami sudah terjun langsung bersama tim KAI Commuter untuk memastikan setiap komponen, termasuk bogie dan sistem propulsi, berfungsi optimal. Kami mendukung penuh proses ini demi memastikan keandalan dan keselamatan sarana," ujar Nanang.

KRL iE305 sendiri merupakan bagian dari pengadaan 16 train set atau 192 unit kereta yang dipesan KAI Commuter dari INKA, dengan tiap rangkaian terdiri dari 12 kereta (formasi SF12). Tujuh dari trainset yang telah beroperasi itulah yang kini menjalani pemeriksaan.

Penyesuaian Jadwal Imbas Masuk Bengkel

Penyesuaian jadwal pertama kali diumumkan KAI Commuter melalui akun media sosial resminya pada Senin, 7 September 2026. Saat itu, operator mengumumkan pembatalan 12 jadwal perjalanan di lintas Bogor, Depok, Manggarai, hingga Jakarta Kota, berlaku efektif hingga 30 September 2026, seraya menyatakan permintaan maaf resmi kepada pengguna.

Sehari berselang, Selasa (8/9/2026), KAI Commuter memperbarui angka itu menjadi 17 perjalanan yang mengalami penyesuaian alias bertambah lima dari pengumuman awal.

KAI Commuter, merinci: tujuh perjalanan pagi dari Bogor, Cilebut, dan Depok menuju Manggarai/Jakarta Kota dibatalkan; lima perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor turut disesuaikan; sementara pada sore hari, dua perjalanan dari Manggarai menuju Bogor dan tiga perjalanan dari Bogor ikut terdampak.

Total operasional Commuter Line Jabodetabek pun turun dari 1.065 menjadi 1.048 perjalanan per hari. Karina menyampaikan pihaknya memahami akan ada ketidaknyamanan bagi pengguna selama masa perawatan, dan menyampaikan permintaan maaf resmi atas hal tersebut.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dalam wawancara dengan Tirto, Kamis (10/9/2026), menilai persoalan ini menimbulkan kerugian di dua sisi sekaligus.

"Yang dirugikan menurut saya memang ada dua, operatornya juga rugi, penumpang juga rugi," ujar Faisal kepada wartawan Tirto.

Operator merugi karena berkurangnya jumlah unit yang beroperasi otomatis memangkas kapasitas dan penerimaan. Sebab meski penumpang membludak, kapasitas maksimal gerbong tetap terbatas dan tidak bisa dipaksakan menggantikan unit yang hilang karena perawatan.

Namun menurut Faisal, kerugian yang lebih besar justru dirasakan penumpang, walaupun bukan dalam bentuk kerugian tiket. Kerugian penumpang, jelasnya, muncul dari sisi waktu dan biaya tambahan. Penumpang harus menunggu lebih lama atau harus beralih moda transportasi, sehingga ongkos hariannya membengkak.

Ia juga menggarisbawahi, mitigasi terhadap gangguan sarana—termasuk kebutuhan perawatan rutin—semestinya sudah menjadi bagian dari perencanaan operasional KRL sejak awal. Hal ini akan meminimalkan kerugian baik di sisi penumpang maupun operator.

“Jadi planning itu termasuk mitigasi ketika terjadi gangguan ataupun yang sifatnya maintenance secara rutin. Nah, itu apa opsinya untuk meminimalkan kerugian dari sisi penumpang dan juga operator,” ungkap Faisal.

Bukan kebetulan bila pengurangan jadwal ini terasa begitu menyakitkan bagi penggunanya. Lintas Jakarta Kota–Depok–Bogor adalah koridor dengan volume penumpang tertinggi di seluruh jaringan Commuter Line Jabodetabek.

Jalur Terpadat yang Tertekan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat Bogor Line sebagai lintas Commuter Line dengan jumlah pelanggan terbesar. Sepanjang Januari–Juni 2026, lintas ini telah melayani 78.077.679 pelanggan, atau rata-rata sekitar 431.368 pelanggan per hari—jauh di atas Green Line (Tanah Abang–Rangkasbitung) yang tercatat 20,19 juta penumpang pada kuartal pertama tahun yang sama.

Tingginya aktivitas di lintas Bogor juga terlihat dari pergerakan pelanggan di stasiun. Pada Semester I 2026, Stasiun Bogor menjadi stasiun dengan pergerakan pelanggan KRL tertinggi se-Jabodetabek, yakni 18.451.462 pergerakan.

Posisi berikutnya ditempati Stasiun Tanah Abang dengan 17.291.480 pergerakan, Stasiun Sudirman 13.078.339 pergerakan, Stasiun Citayam 11.465.614 pergerakan, dan Stasiun Bekasi 11.425.878 pergerakan pelanggan.

Jumlah pelanggan Bogor Line juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir: dari 102.054.022 pelanggan pada 2022, naik menjadi 133.040.885 pelanggan pada 2023, 145.920.264 pelanggan pada 2024, dan mencapai 155.009.997 pelanggan pada 2025.

Tren kenaikan inilah yang membuat pengurangan pasokan rangkaian pada September 2026 terasa langsung ke jam sibuk. Sebab permintaan sudah lebih dulu naik setiap tahun, sementara jumlah rangkaian yang beroperasi justru turun sementara akibat perawatan.

Teranyar, imbas tekanan dari lonjakan kepadatan membuat KAI Commuter kembali mengevaluasi pola operasinya. Pada Kamis (10/9/2026), VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengumumkan penambahan 13 perjalanan Commuter Line Bogor. Langkah ini diambil dari hasil evaluasi atas kepadatan pengguna yang muncul akibat penyesuaian 17 perjalanan sebelumnya.

"Langkah ini diambil dengan melakukan pengaturan pola peredaran sarana Commuter Line di seluruh lintas layanan untuk mengoptimalkan jumlah jadwal perjalanan," kata Karina dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2026).

Skema terbarunya, KAI Commuter merekayasa pola peredaran rangkaian dari lintas Tanjung Priok untuk kemudian dioperasikan di lintas Bogor. Dengan langkah ini, total perjalanan Commuter Line Jabodetabek naik dari 1.048 menjadi 1.061 perjalanan per hari.

Konsekuensinya, operasional Commuter Line Tanjung Priok untuk sementara dilayani menggunakan rangkaian Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta), dengan catatan tarif dan jadwal layanan Priok dipastikan tidak berubah.

Namun, pengalihan rangkaian ini membuat jadwal Basoetta ikut disesuaikan: dari 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan per hari mulai 10 September 2026.

Bagi pengguna Basoetta yang sudah memiliki tiket pada jadwal terdampak, KAI Commuter menyediakan dua opsi: menggunakan tiket pada jadwal sebelum atau sesudah keberangkatan asal, atau mengajukan pengembalian dana (refund) 100 persen melalui loket stasiun-stasiun Commuter Line Basoetta.

Sorotan dari Senayan

Kegaduhan ini turut mengundang sorotan dari Senayan. Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mempertanyakan mengapa rangkaian yang baru diproduksi justru bermasalah keandalannya hingga berdampak pada pengurangan 17 perjalanan.

"Tetapi yang menjadi pertanyaan besar kami, ini kereta baru lho," kata Mufti dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Ia mendesak INKA menjelaskan akar masalah sebenarnya, hasil evaluasi, dan jaminan agar persoalan serupa tidak berulang. Mufti mengingatkan bahwa negara telah memberikan dukungan besar kepada industri kereta dalam negeri, mulai dari pasar, proyek, hingga kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk nasional.

Menurutnya, dukungan sebesar itu semestinya dibalas dengan standar kualitas yang makin tinggi, bukan sebaliknya. Mufti juga menyoroti ketiadaan armada cadangan. Ia menilai KRL Jabodetabek melayani kebutuhan masyarakat yang sangat besar setiap hari, sehingga semestinya tersedia armada cadangan dan rencana kedaruratan yang memadai.

Namun, ia menolak menyederhanakan persoalan ini menjadi dikotomi pro-impor versus anti-impor. Baginya, inti masalahnya adalah memastikan armada cukup, aman, andal, dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.

"Kalau memang benar-benar dibutuhkan, impor bukan barang haram kok. Kita tentu ingin INKA menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi jangan sampai nasionalisme justru membuat rakyat harus membayar dengan kereta yang semakin padat, perjalanan berkurang, dan pelayanan terganggu. Impor harus menjadi pilihan terakhir," ungkapnya.

Keputusan pada 2023 Silam yang Kini Diuji

Persoalan pengurangan jadwal saat ini memang tidak berdiri sendiri. Setidaknya berkaitan dengan keputusan besar pemerintah pada 2023 yang melarang KAI Commuter mengimpor 348 unit KRL bekas seri E217 dari Jepang untuk meremajakan armada yang mulai uzur.

Kala itu, KAI Commuter (lewat KAI) sudah mengajukan izin impor ke Kementerian Perdagangan sejak September 2022, didukung Kementerian Perhubungan yang menerbitkan surat rekomendasi teknis pada 19 Desember 2022.

Namun Kementerian Perindustrian, melalui Direktorat Jenderal ILMATE, baru merespons pada 6 Januari 2023 dengan menolak permohonan tersebut dengan alasan kebutuhan kereta harus dipenuhi dari produksi dalam negeri lewat skema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Masalahnya, kapasitas produksi INKA saat itu belum sanggup mengejar laju pensiun rangkaian lama. KAI Commuter mencatat 10 rangkaian KRL harus dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lagi pada 2024—totalnya 29 rangkaian—sementara produk baru INKA baru bisa direalisasikan sekitar 2025.

Polemik ini sempat memanas hingga level tertinggi pemerintahan. Anggota Komisi VII DPR bahkan sempat terbang ke Jepang pada Maret 2023 untuk meninjau langsung kondisi kereta bekas yang hendak diimpor. Namun pada April 2023, Kemenko Marves akhirnya mengumumkan sikap resminya: tidak merekomendasikan impor gerbong KRL bekas, mengacu pada hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada 22 Juni 2023, pemerintah menyatakan impor gerbong bekas resmi dibatalkan. Namun pemerintah akan mengizinkan KAI mengimpor tiga rangkaian kereta baru dari Jepang. Belakangan, keputusan itu kemudian direvisi menjadi impor dari Cina.

Pada akhirnya, polemik ini berujung pada titik tengah: impor kereta bekas dibatalkan, dan KAI Commuter beralih memesan kereta baru dari INKA (16 train set), sedangkan sebagian lain secara sementara dari pabrikan CRRC Sifang asal Cina.

Ketika Kemandirian Diuji Realitas

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Aditya Dwi Laksana, menilai persoalan yang muncul sekarang ini tidak lepas dari keputusan besar 2023 silam tersebut. Yakni ketika pemerintah melarang pembelian gerbong bekas dari Jepang dan mewajibkan KAI membeli sarana baru dari INKA, dengan transisi impor sementara dari luar negeri.

"Industri KA dalam negeri belum sepenuhnya siap untuk memproduksi KRL dalam waktu singkat dan dengan keandalan yang tinggi," ujar Aditya dalam wawancara dengan Tirto, Kamis (10/9/2026),

Padahal, kata Aditya, kebutuhan masyarakat pengguna sangat tinggi di tengah banyak sarana KRL yang sudah uzur dan tidak layak operasi sehingga perlu segera diremajakan. Situasi inilah yang menurutnya menuntut INKA memproduksi sarana dalam waktu singkat.

Ia membandingkan kedatangan dan operasional KRL CRRC Sifang buatan Cina yang berjalan nyaris tanpa hambatan, baik saat pengujian maupun operasional. Sementara sarana INKA dinilai Aditya relatif beroperasi melewati jadwal dan menjalani uji dinamis yang cukup memakan waktu.

Ditambah pesanan rangkaian-rangkaian berikutnya yang tak kunjung selesai diproduksi INKA.

Menurut Aditya, semestinya KAI tetap diperkenankan mengimpor KRL bekas secara terbatas dalam waktu transisi yang singkat. Skema ini bisa dilakukan hingga industri perkeretaapian dalam negeri benar-benar siap.

Ini juga perlu dukungan pemerintah dari sisi riset dan pengembangan (litbang), alih teknologi, pendanaan, serta permodalan untuk meningkatkan kapasitas INKA.

Ia juga mencatat, bahkan bila seluruh KRL baru INKA sudah beroperasi sekalipun, sifatnya baru sebatas menggantikan atau meremajakan sarana (replacement), belum sampai menambah kapasitas angkut.

"Pemerintah harus memberikan solusi dan dukungan penuh baik kepada industri perkeretaapian dalam negeri maupun kepada operator KRL, agar tidak merugikan masyarakat pengguna KRL," saran Aditya.

Sengkarut Manajemen Cadangan Armada

Pengamat transportasi, Deddy Herlambang, melihat persoalan ini lebih spesifik pada sisi teknis dan manajemen armada cadangan. Menurutnya, dampak yang langsung dirasakan pengguna ketika 17 perjalanan pagi dibatalkan, membuat penumpang kembali berdesakan dan headway antarkereta melebar.

Selain itu, Deddy menilai armada cadangan seharusnya memang tersedia untuk situasi seperti ini, namun pada praktiknya tidak ada. Pasalnya dari total pesanan ke INKA, baru sebagian kecil yang benar-benar rampung dan siap dioperasikan.

Deddy juga mengakui riset dan pengembangan (R&D) perkeretaapian nasional masih tertinggal, dan berharap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bisa berperan dan membantu INKA.

Terbaru, KAI Commuter memang sudah mengambil langkah darurat lewat rekayasa sirkulasi dari lintas Tanjung Priok yang berhasil menambah 13 perjalanan Bogor Line mulai 10 September 2026. Walaupun di sisi lain, berkonsekuensi pada susutnya jadwal Basoetta dari 70 menjadi 52 perjalanan per hari.

Aditya dari MTI mengapresiasi langkah itu, namun mendorong agar cakupannya diperluas.

"Langkah KCI mengoperasikan KA Bandara untuk menggantikan KRL di lintas Tanjung Priok patut untuk diapresiasi agar mengoptimalkan operasional KRL di lintas layanan yang lebih membutuhkan," katanya.

Namun Aditya mengusulkan agar operasional KA Bandara Soekarno-Hatta turut dapat diperluas hingga Depok, Bogor, dan Bekasi untuk menambah alternatif layanan bagi pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek. Ia menegaskan keterbatasan armada saat ini tidak boleh berlarut karena akan merugikan mobilitas dan kenyamanan masyarakat.

Dalam jangka panjang, ia menyarankan pemerintah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Sarana dan Teknologi Perkeretaapian yang melibatkan lintas kelembagaan.

“Agar dapat menggambarkan kebutuhan, pembiayaan serta rencana pemenuhan sarana perkeretaapian nasional serta mendukung kemandirian industri perkeretaapian dalam negeri dan proses alih teknologi,” jelas Aditya.