tirto.id - Tensi panas pada debat calon presiden yang berlangsung akhir pekan lalu, Minggu (7/1/2023) malam, merembes hingga luar arena. Jual beli serangan masih dilancarkan oleh masing-masing kubu capres-cawapres Pemilu 2024 untuk merespons dinamika debat. Perseteruan yang kian meruncing adalah polemik antara Anies Baswedan vs Prabowo Subianto.
Polemik ini berbuntut panjang. Anies bahkan dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan fitnah kepada Prabowo. Hal tersebut mengacu pada pernyataan Anies dalam debat capres, soal lahan tanah yang dimiliki Prabowo seluas 340 ribu hektare.
PHPB menyatakan pernyataan Anies tersebut tidak benar. Terlebih, mereka menilai Anies memberikan pernyataan yang menyerang personal Prabowo, baik sebagai menteri pertahanan maupun pribadi. Misalnya, Anies memberikan nilai pada kinerja Kementerian Pertahanan dengan angka 11 dari 100.
Mereka menduga serangan Anies terhadap Prabowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 melanggar sejumlah peraturan. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.
Soal pelaporan tersebut, kubu paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), menimpali enteng. Juru Bicara Timnas AMIN, Bestari Barus, menilai itu merupakan hak konstitusi pelapor dan hal yang biasa terjadi setelah debat.
Namun, dia agak janggal dengan legal standing pelapor. Bestari heran, yang dimaksudkan pelapor merupakan delik umum atau pelanggaran dalam pemilu, tidak begitu jelas baginya. Dia menduga laporan itu dilayangkan untuk mengalihkan isu setelah Prabowo diserang habis-habisan dalam debat ketiga Pilpres 2024.
“Namanya orang WNI punya hak melapor, dia lagi menjalankan hak konstitusinya mana ada yang bisa larang. Kalah debat lapor itu biasalah untuk pengalihan isu kali,” kata Bestari dihubungi reporter Tirto, Selasa (9/1/2023).
Selain itu, Bestari kurang setuju dengan dugaan fitnah oleh Anies yang dimaksud pelapor. Sebab, kata dia, Anies menyinggung tanah milik Prabowo dalam debat resmi yang diselenggarakan KPU.
“Debat itu kan resmi, disampaikan dalam forum memang difasilitasi KPU, kemudian ada para pihak yang merasa tidak senang. Kemudian melaporkan itu biasa saja,” tutur Bestari.
Serangan Anies Serupa Jokowi di Pilpres 2019
Semua bermula saat perhelatan debat ketiga pada Minggu (7/1/2024) malam. Anies menyebut Prabowo Subianto, memiliki lahan 340 ribu hektare. Anies mengkontraskan kepemilikan luas tanah Prabowo yang menjabat sebagai menhan, dengan kondisi kesejahteraan prajurit TNI saat ini.
Prabowo juga sempat memotong ucapan Anies ketika mengoreksi data luas tanah miliknya. Awalnya Anies menyatakan tanah milik Prabowo 320 ribu hektare, dikoreksi menjadi 340 ribu hektare karena terlalu sedikit.
“Itu pun salah,” kata Prabowo menanggapi.
Konteks mengenai lahan ini adalah Anies menyoroti kinerja Prabowo sebagai menhan soal banyaknya anggota TNI yang belum memiliki rumah. Padahal, Prabowo selalu mengklaim akan menyejahterakan para prajurit TNI.
Anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan, kata Anies, cukup besar. Kendati demikian, tidak dialokasikan untuk pengadaan rumah bagi prajurit TNI yang seharusnya diprioritaskan. Lebih dari itu, Anies juga menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat argumentasinya soal kepemilikan tanah Prabowo.
“Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di republik ini,” ujar Anies.
Tensi panas debat ketiga Pilpres 2024 pada akhir pekan lalu juga sampai ke telinga Presiden Jokowi. Dia menyayangkan jalannya debat tersebut minim substansi dan lebih banyak serangan-serangan personal. Namun, presiden tidak menyebut secara gamblang apa atau siapa, yang dimaksudnya dengan motif personal dalam debat.
“Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang gapapa tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal,” kata Jokowi di daerah Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Di sisi lain, menengok kembali argumen Anies soal kepemilikan tanah Prabowo seluas 340 ribu hektare, hal ini memang pernah disinggung Jokowi saat Pilpres 2019. Saat itu Jokowi berhadap-hadapan dengan Prabowo dalam podium debat.
Saat berdebat dengan Prabowo, Jokowi menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur. Ditambah, kata Jokowi, juga lahan lain seluas 120 ribu hektare di Aceh Tengah.
“Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” kata Jokowi saat itu.
Menanggapi Jokowi, Prabowo tidak membantah pernyataan tersebut. Namun, dia meluruskan bahwa tanah tersebut milik negara. Prabowo mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU) atas lahan-lahan tersebut.
“Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua,” kata Prabowo. “Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” tambah dia.
Apakah Itu Bentuk Serangan Personal?
Analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai serangan Anies kepada Prabowo yang menyebut soal luas kepemilikan lahan, bukan bentuk serangan personal. Menurut dia, Anies menyampaikan analogi soal kesejahteraan prajurit TNI dan itu masih dalam ranah tanggung jawab Prabowo sebagai menhan.
“Pertanyaannya adalah apakah prajurit itu ada di bawah kendali Prabowo semata? Kan tidak, prajurit itu ada di bawa kendali negara. Artinya yang disampaikan Anies Baswedan betul, bahwa ini urusannya urusan publik dan ini kepentingan negara,” ujar Dedi dihubungi reporter Tirto, Selasa (9/1/2024).
Dedi membenarkan bahwa serangan serupa mirip dengan apa yang disampaikan Jokowi saat debat melawan Prabowo pada Pilpres 2019. Bedanya, kata dia, kala itu argumen Jokowi tidak menimbulkan kehebohan seperti saat ini sampai dianggap serangan personal kepada Prabowo.
“Saya kira tidak ada masalah soal itu, tidak ada persoalan, Jokowi tetap dibela karena memang dia dominan (saat debat), maka situasi yang sama seharusnya juga terjadi pada Anies, (karena) itu bukan wilayah personal,” kata dia.
Menurut Dedi, sudah sewajarnya harta kekayaan dan luasan kepemilikan tanah milik Prabowo diketahui publik. Sebab, sebagai pejabat negara, Prabowo memang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada publik melalui LHKPN.
Seharusnya, kata dia, justru serangan Anies dapat menjadi kesempatan Prabowo memaparkan rencana dalam menyejahterakan prajurit TNI. Karena pokok argumen yang sebetulnya ingin disampaikan Anies adalah soal kesejahteraan TNI, bukan menguliti kekayaan Prabowo.
“Prabowo diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang sudah dia berikan kepada kesejahteraan prajurit selama ini, dan Anies menanyakan itu (dalam debat) padahal ini kesempatan,” jelas Dedi.
Sementara itu, Analis politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menilai komentar Jokowi soal motif serangan personal pada debat ketiga Pilpres 2024, justru bisa saja menyasar Prabowo. Misalnya, soal Anies yang tidak pantas bicara soal etika dan data-data yang dibantah Prabowo tanpa pembanding.
Kunto ragu Jokowi akan menafsirkan argumentasi Anies yang menyebut soal kepemilikan tanah Prabowo, sebagai motif serangan personal. Sebab, hal yang sama turut dilakukan Jokowi pada Pilpres 2019.
“Menurut saya jelas Pak Jokowi paham bahwa itu bukan serangan personal. Kalau kemudian diinterpretasikan bahwa (Jokowi) anggap itu personal, maka ada ketidakkonsistenan pada Pak Jokowi yang mungkin diakibatkan oleh konflik kepentingan,” kata Kunto.
Lebih jauh, Kunto melihat kubu yang akan diuntungkan pada polemik ini adalah yang konsisten pada argumentasinya. Diskursus kubu Anies dan kubu Prabowo soal kepemilikan luas tanah dan anggapan serangan personal, akan dipantau serius oleh pemilih yang belum menentukan pilihannya.
“Menurut saya jika polemik ini berkepanjangan, siapa yang diuntungkan adalah yang lebih konsisten. Itu yang akan dipilih orang, mana yang konsisten dengan omongannya. Bahkan konsisten untuk tidak konsisten pun akan dilihat orang kan,” jelas Kunto.
Respons Dua Kubu
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, mengatakan penilaian Jokowi soal motif personal dalam debat sejalan dengan TKN. Menurut Afriansyah, debat ketiga itu tidak lagi sehat.
Sebab, kata dia, tidak lagi mengutamakan tema debat, soal visi misi, tapi hanya menyerang pribadi.
“Pernyataan Pak Jokowi disampaikan ketika ditanya media secara spontan beliau juga melihat debat tersebut di televisi. Itu jawaban seorang presiden yang menurut saya enggak ada masalah. Penilaian sama dengan saya dan TKN,” kata Afriansyah kepada Tirto, Selasa (9/1/2024).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB itu secara pribadi menilai bahwa ajang debat ketiga itu bukan adu visi misi, tetapi saling menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan menyudutkan atau bahkan membuat berita hoaks, dengan data tidak benar.
“Contoh pertama saja, si Anies saja membuat kesalahan data, dan dia meminta maaf, itu, kan, tidak boleh. Ngawur itu namanya,” tutur Afriansyah.
Di sisi lain, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, heran mengapa Presiden Jokowi menganggap debat akhir pekan lalu itu dianggap banyak serangan motif personal. Anies juga menyoroti sikap Jokowi yang mengomentari jalannya debat. Dia menilai seharusnya Jokowi bersikap netral.
“Jadi saya malah agak terkejut Pak Presiden kok berkomentar soal debat ya? Jadi saya tidak mau berkomentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai,” kata Anies saat melakukan kampanye di Gorontalo, Selasa (9/1/2024).
Anies pun mengklaim dalam debat ketiga tidak menyerang masalah pribadi. Dia juga merasa menyampaikan masalah kebijakan soal pertahanan.
“Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali tidak ada yang personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa di-review ulang apa yang kemarin dibahas,” kata Anies.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
