tirto.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah, mengatakan partainya mendukung pelaksanaan APBN tahun 2025 termasuk dengan asumsi pemberlakuan PPN 12 persen.
Menurutnya, kebijakan ini pada dasarnya sejalan dengan agenda PDIP untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendorong program kesehatan yang inklusif.
“Atas dasar itulah PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya Program Quick Win di atas melalui dukungan terhadap APBN 2025,” ujar Said melalui keterangan tertulis pada Selasa (24/12/2024).
Said mengungkap, dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12 persen untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, kata dia, untuk merealisasikan program-program strategisnya yang akan didanai oleh APBN 2025.
“[Program] Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp1,8 triliun, pemeriksaan penyakit menular (TBC) Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa Rp15 triliun,” ungkap Said.
“Selain itu dalam rapat kerja antara para Menteri Koodirnator (Menko) dengan Banggar DPR pada tanggal 2 Desember 2024, juga disampaikan bahwa pada tahun 2027 pemerintah menargetkan swasembada beras,” sambungnya.
Said mengatakan telah menyampaikan sembilan usulan agar pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah.
Dia mengatakan, perlunya penambahan anggaran untuk perlindungan sosial dengan menambah jumlah penerima manfaatnya yang bukan hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta, kata Said, memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Kemudian, subsidi bbm, gas lpg, listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk pengemudi ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.
“Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah, khususnya kota-kota besar yang memiliki moda transportasi massal,” lanjutnya.
Dia juga menyebut perlunya subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah, dan melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit dua bulan sekali untuk memastikan pengendalian inflasi dan harga komoditas pangan.
Lebih lanjut, Said juga berharap agar pemerintah memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan pemerintah, serta menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen untuk menggunakan produk usaha mikro, kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
“Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. Meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR,” tambah Said.
Terakhir, kata dia, pemerintah harus memastikan program penghapusan kemiskinan esktrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025.
“Dan penurunan generasi stunting di bawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen,” pungkasnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Irfan Teguh Pribadi
