Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan disebabkan oleh besarnya aliran kekayaan negara yang lari ke luar negeri selama puluhan tahun. Kondisi tersebut membuat manfaat dari surplus perdagangan yang dinikmati Indonesia tidak sepenuhnya dirasakan di dalam negeri.
"Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Karena kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati," ujar Prabowo dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Selada (23/6/2026).
Berdasarkan data United Nations Comtrade (UN Comtrade) yang diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia disebut mencatat keuntungan atau surplus perdagangan sebesar 436 miliar dolar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Bahkan, selama 42 tahun terakhir, surplus yang bisa didapat Indonesia mencapai 683 miliar dolar AS.
"Kalau kita lihat selama 22 tahun, bangsa Indonesia sebagai bangsa sebenarnya telah untung. Hanya lima tahun kita tidak untung. Tapi dari 22 tahun, 17 tahun kita untung. Dan keuntungan kita adalah 436 miliar dolar selama 22 tahun. Kali Rp17 ribu, berapa triliun? Kemudian kalau kita lihat selama 42 tahun, kekayaan kita sebenarnya adalah 683 miliar dolar," katanya.
Meski demikian, ia menyebut sebagian besar keuntungan tersebut tidak bertahan di dalam negeri. Berdasarkan perhitungan yang dipaparkannya, terdapat aliran dana keluar (outflow) mencapai 343 miliar dolar AS dalam periode yang sama.
"Begitu kayanya republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow-outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun, uang yang keluar itu 343 miliar dolar AS. Jadi, keuntungan 436 miliar dolar AS, yang keluar 343 miliar dolar AS. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar," lanjut Prabowo.
Tidak hanya arus keluar kekayaan, Indonesia juga masih harus menghadapi persoalan praktik manipulasi data ekapor (under-invoicing) yang menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.
Prabowo menjelaskan dalam praktik itu eksportir melaporkan volume atau nilai barang yang lebih kecil dibandingkan transaksi sesungguhnya. Akibatnya, sebagian keuntungan dari perdagangan tidak tercatat dalam sistem resmi dan berpotensi mengalir ke luar negeri.
"Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," ujarnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
