Rudy Tanoe Ajukan Lagi Praperadilan atas Penetapan Tersangka

Rudy Tanoe pernah mengajukan praperadilan untuk menguji sah tidaknya KPK menetapkan tersangka dugaan korupsi penyaluran bansos, namun ditolak hakim.

Auliya Umayna Andani

Terbit 24 Nov 2025 09:08 WIB

Komisaris PT Dosni Roha Logistik (PT DRL) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe bungkam usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, kembali mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020.

Sebelumnya, Rudy Tanoe telah mengajukan praperadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya. Namun, saat itu permohonannya ditolak hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan praperadilan kedua Rudy teregister pada Senin (17/11/2025) dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang perdananya akan digelar pada Jumat (28/11/2025).

Sementara, atas praperadilan tersebut, KPK sebagai pihak termohon menegaskan tidak akan menghentikan proses penyidikan yang tengah berjalan.

"Dan praperadilan ini juga tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya yang dikutip, Senin (24/11/2025).

Budi mengatakan penyidik secara intens masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya untuk mendalami terkait praktik-praktik pendistribusian bansos di lapangan, apakah sesuai atau tidak dengan kontrak pekerjaannya.

Meski begitu, Budi menyebut, KPK sebagai pihak termohon tetap menghargai hak konstitusi Rudy sebagai tersangka untuk mengajukan praperadilan.

"Meskipun dalam praperadilan pertama, hakim telah menyatakan seluruh proses penanganan perkara, termasuk penetapan tersangka terhadap saudara BRT telah dinyatakan sah dan memenuhi aspek formilnya," pungkasnya.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka. Baru ada dua nama yang terungkap sebagai tersangka yaitu Rudy dan Staf Ahli Menteri Sosial (Mensos), Edi Suharto.

KPK juga telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada empat orang yaitu, Edi Suharto dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Kemudian, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker; dan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024, Herry Tho.