Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Indonesia menegaskan sikap politik luar negerinya yang bebas aktif dalam sektor teknologi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada Cina maupun Amerika Serikat (AS) terkait pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Dalam masalah digital termasuk ada soal AI maka hal itu adalah produk teknologi dan ini merupakan alat yang sifatnya netral atau non politik," kata Airlangga dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, serta Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, di Shanghai, Jumat (17/7/2026) malam, dikutip dari Antara.
Sikap netral ini ditunjukkan Indonesia melalui keterlibatannya di kedua kubu. Di satu sisi, Indonesia baru saja menandatangani deklarasi pendirian Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Artifisial Global (WAICO) yang diinisiasi oleh Cina. Di sisi lain, Jakarta juga terlibat aktif dalam pembahasan "Pax Silica" yang dimotori oleh AS.
Menurut Airlangga, keterlibatan di kedua forum tersebut bukanlah sesuatu yang kontradiktif.
"Orientasi dan prioritas keduanya berbeda karena WAICO murni berbicara dengan konsentrasi AI sebagai tools, sedangkan AS mengembangkan Pax Silica lebih mencakup ke ekosistem yang lebih luas termasuk digital," jelas Airlangga.
Bagi Indonesia, kerja sama digital dengan Washington telah diakomodasi melalui bab khusus digital dalam Agreement on Reciprocal Trade (Perjanjian Perdagangan Timbal Balik). "Dalam masalah digital termasuk ada soal AI, kami ingin perdalam yang sifatnya Pax Silica yang lebih bilateral," tambah Airlangga.
Mengenal Pax Silica dan Komitmen Dagang RI-AS
Pax Silica merupakan inisiatif Departemen Luar Negeri AS di bidang AI dan keamanan rantai pasok. Kerja sama ini bertujuan membangun konsensus keamanan ekonomi baru di antara sekutu dan mitra terpercaya untuk memajukan rantai pasokan yang aman, makmur, dan inovatif yang mencakup mineral penting, input energi, manufaktur canggih, semikonduktor, AI dan infrastruktur teknologi.
KTT pertamanya digelar di Washington pada 12 Desember 2025 dan melahirkan Deklarasi Pax Silica. Anggotanya saat ini mencakup Australia, Finlandia, India, Israel, Jepang, Norwegia, Qatar, Korea Selatan, Singapura, Swedia, Filipina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan AS, serta didukung oleh Taiwan. Kedepannya, AS juga akan meluncurkan Proyek Bantuan AI Pax Silica baru untuk Panama.
Sementara itu, hubungan digital RI-AS secara bilateral terikat dalam Agreement on Reciprocal Trade yang diteken pada 19 Februari 2026. Berdasarkan Pasal 3 perjanjian tersebut, Indonesia dilarang mengenakan pajak layanan digital yang mendiskriminasi perusahaan AS.
Selain itu, Indonesia wajib memfasilitasi perdagangan digital, menjamin arus data lintas batas, serta dilarang mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik.
Perjanjian ini juga mengikat Indonesia untuk berkonsultasi dengan AS sebelum membuat kesepakatan digital baru yang berpotensi mengganggu kepentingan Washington.
Editor: Fahreza Rizky
