Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan dampak positif realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, meski perekonomian di tahun lalu mengalami tekanan eksternal, APBN yang dijalankan secara adaptif, responsif dan efektif oleh pemerintah telah berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan inflasi terjaga pada level 2,92 persen dan defisit tetap terjaga 2,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Terjaganya resiliensi perekonomian Indonesia didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif, telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, dengan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025," paparnya dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Angka pengangguran itu, jelas Purbaya, lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran pada periode Agustus 2024 yang masih sebesar 4,91 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,25 persen pada September 2025, dari yang di tahun sebelumnya masih sebanyak 8,57 persen.
"Capaian ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mewujudkan tujuan bangsa, yaitu membangun Indonesia sebagai negara maju, adil dan beradab," lanjut Purbaya.
Purbaya menuturkan, perbaikan indikator ekonomi Indonesia terus berlanjut di tahun ini, dengan capaian pertumbuhan PDB sebesar 5,45 persen di semester I 2026, didorong leh peningkatan investasi sebesar 6,87 persen.
"Dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen dan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah," jelas dia.
Pada 2027, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen dan defisit dipatok sebesar 2,4 persen dari PDB, Purbaya mengakui masih harus menghadapi sejumlah tantangan besar. Tantangan tersebut muncul di tengah kondisi geopolitik dan perekonomian global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian.
"Perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara-negara maju merupakan tantangan yang akan terus diwaspadai ke depan," kata Purbaya dalam rapat paripurna.
Sebaegi informasi, dalam rapat tersebtu, DPR RI sepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) 2025 sebagai Undang-Undang (UU).
Purbaya menuturkan, UU P2 APBN 2025 merupakan kinerja pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya disampaikan pemerintah kepada DPR dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggotaDPR RI atas dukungan dan kerja sama yang amat baik dalam serangkaian siklus APBN, dari mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban APBN TA 2025," jelasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
