Purbaya Sebut Ada 8 Program Prioritas Nasional pada 2027

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan pemerintah telah menetapkan delapan klaster program prioritas nasional yang akan menjadi fokus kebijakan fiskal pada 2027.

Delapan program tersebut menjadi bagian utama Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN tahun depan.

"Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung delapan klaster program prioritas nasional dan satu pendukung atau enabler yang terdiri dari 60 program kerja," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (8/6/2026).

Ia menyampaikan, delapan klaster prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, penguatan ekonomi, serta penurunan kemiskinan.

Purbaya berujar selain delapan program itu, pemerintah juga menyiapkan satu klaster pendukung atau enabler yang mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

"Sementara, pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi dan diplomasi ekonomi," ujar dia.

Menurut Purbaya, seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pemerintah menegaskan APBN harus tetap dijaga dalam kondisi sehat dan berkelanjutan agar mampu membiayai berbagai program prioritas tersebut. Untuk itu, kebijakan fiskal pada 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat.

"APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif guna mendorong kinerja perekonomian sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan," sambung Purbaya.

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah merancang defisit APBN pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan pendapatan negara sebesar 11,82-12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62-14,80 persen PDB.