Rekam Jejak Bimo Wijayanto, Calon Dirjen Pajak Pilihan Prabowo

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta Bimo Wijayanto untuk menahkodai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal tersebut diungkap Bimo usai bertemu Kepala Negara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

“Hari ini saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan,” ujarnya sembari menambahkan bahwa pelantikan dirinya akan dilakukan secepatnya. "Nanti pengumuman resminya ditunggu saja dari Kementerian Keuangan,” tutur dia.

Lantas bagaimana rekam jejak Bimo Wijayanto?

Berdasarkan penelusuran Tirto, sepak terjang Bimo di pemerintahan merentang cukup panjang. Saat ini, Bimo merupakan Sekretaris Deputi bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jabatan tersebut berada di bawah Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi.

Pria kelahiran Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 5 Juli 1977 tersebut juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Kemudian, sejak 2022 sampai sekarang, dia juga tercatat masih menjabat sebagai Komisaris PT Phapros Tbk, anak usaha Kimia Farma.

Di 2019-2020, Bimo berkarir di Kantor Staf Presiden (KSP) dan dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; serta sebelumnya di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis.

Dalam hal perpajakan, alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang ini tercatat rutin melakukan monitoring rutin dan memberikan masukan-masukan terkait reformasi perpajakan kepada Kepala Staf Kepresidenan.

Masukan tersebut meliputi Amnesti Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang 11 Tahun 2016, kemudian Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dalam Perpu 1 tahun 2017 yang ditetapkan menjadi UU 9 tahun 2017.

Sedangkan sebagai profesional di Kementerian Keuangan, jabatan terakhirnya adalah Analis Senior, Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak (2014-2015). Sebelum itu Bimo adalah Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan (2007-2009).