Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mempercepat proses pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) ilegal lebih cepat. Menurutnya, Indonesia tidak punya banyak waktu untuk menangani proses evaluasi dari izin-izin usaha yang tidak jelas, apalagi bagi IUP yang terletak di tengah hutan.
“Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang,” katanya dalam Taklimat Presiden RI pada Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
Apalagi, dia mengaku mendapat laporan bahwa ada tambang dengan izin usaha tidak jelas di hutan lindungi. Namun, Prabowo mengaku bersyukur, meskipun sudah ada izin, namun Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni belum memberikan izin bag perusahaan yang berkaitan untuk menebang pohon atau membersihkan lahan.
“Saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas, IUP nggak jelas di hutan lindung. Di hutan-hutan, saya cek. Menteri Kehuatanan, Alhamdulillah Menhut ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu. Saya nggak tanya partai apa kau,” tuturnya sembari memuji Raja Juli.
Instruksi ini langsung ditanggapi oleh Bahlil. Ia mengaku siap untuk mencabut IUP yang tidak jelas di kawasan hutan tersebut. Namun, pada mulanya Ketua Umum Partai Golkar tersebut meminta waktu untuk mencabut IUP-IUP tak jelas dalam waktu dua pekan.
Permintaan tersebut langsung ditolak Prabowo. Dengan tegas ia mengamanatkan, pencabutan IUP tak jelas di kawasan hutan harus dirampungkan dalam waktu sepekan.
“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Nggak. seminggu!” tegas dia.
“Siap!” kata Bahlil sambil langsung bangkit dari duduknya, menanggapi permintaan tersebut.
Prabowo menjelaskan, yang dilakukannya ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Karenanya, kepentingan pribadi, kelompok, maupun keluarga seperti melalui penerbitan IUP tidak jelas ini harus segera dihapuskan.
“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, itu nomor berapa. Ya? Evaluasi segera!” tukas dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
