Menuju konten utama

Prabowo Akan Buat Badan Penerimaan Negara demi Genjot Tax Ratio

Prabowo berencana merealisasikan salah satu janji kampanyenya, yaitu membentuk Badan Penerimaan Negara.

Prabowo Akan Buat Badan Penerimaan Negara demi Genjot Tax Ratio
Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Istana, Senin (8/7/2024). (Tirto.id/M. Irfan Al Amin)

tirto.id - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, bakal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) pada Januari 2025. Ia bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Maka itu, Prabowo bakal merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran.

Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM), Cheryl Tanzil, mengatakan rencana perombakan dua kementerian itu sebetulnya kerap digaungkan pada masa kampanye Pilpres 2024. Bila hal itu terwujud, kata dia, Prabowo telah menepati janji kampanyenya.

Menurut Cheryl, perombakan itu nantinya disesuaikan dengan nomenklatur baru, yakni Badan Penerimaan Negara. Menurut Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, tax ratio atau rasio pajak Indonesia saat ini masih sangat rendah. Nantinya, urusan pajak tak lagi menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, tetapi Badan Penerimaan Negara.

"Badan Penerimaan Negara itu fokusnya untuk menjaga tax ratio. Tax ratio paling tinggi itu, kan, zamannya Gus Dur (Presiden RI ke-4)," ucapnya.

Cheryl mengatakan, Prabowo sejak awal telah berkomitmen memisahkan Badan Penerimaan dan Badan Kementerian. Pasalnya, tanpa pemisahan tak mungkin berjalan maksimal.

"Indonesia sekarang tax ratio paling rendah se-ASEAN," tutur Cheryl.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tak menjawab dengan gamblang ihwal rencana Prabowo membentuk Badan Penerimaan Negara. Pasalnya, kata dia, penyusunan kabinet Prabowo-Gibran masih dinamika.

"Bisa ada, bisa enggak. Itu tergantung nanti finalisasi yang kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Sementara PAN, salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran, mengatakan tak tahu rencana Prabowo. Setidaknya itu diungkapkan Wakil Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sebelumnya disampaikan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, Burhanuddin Abdullah.

"InsyaAllah akan ada Menteri Penerimaan Negara," kata Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, dikutip dari akun YouTube UOB Indonesia, Kamis (26/9/2024).

Baca juga artikel terkait TAX RATIO atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi