Potensi Sektor Pariwisata & Prospek Investasi di Jawa Timur

tirto.id - Sektor pariwisata menjadi salah satu program utama Presiden Joko Widodo sejak pertama kali dilantik pada Oktober 2014. Sektor ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicanangkan pemerintah, selain manufaktur, pangan, energi, dan maritim.

Jokowi bahkan memasukkan pariwisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diprioritaskan dan diberi target pencapaiannya.

Bambang PS Brodjonegoro, eks menteri keuangan era periode pertama Jokowi pernah menjelaskan alasannya. Pariwisata dinilai sebagai sektor jasa yang paling cepat memberikan gain. Sebab, pariwisata dinilai sebagai quick wins, yaitu langkah inisiatif yang mudah dicapai dalam waktu cepat.

Atas dasar tersebut, jika pariwisata digenjot, maka akan membantu menyeimbangkan defisit akibat tingginya impor untuk pembangunan infrastruktur. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi memang menggenjot proyek infrastruktur sebagai modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang.

Program pariwisata ini kembali menjadi fokus utama Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Jika sebelumnya Jokowi mencanangkan program “10 Bali baru,” maka pada periode keduanya, ia lebih realistis, harus ada prioritas agar percepatan pembangunan bisa terlaksana. Karena itu, pada 2020, pemerintah fokus terhadap pembangunan lima destinasi super prioritas: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Pembangunan destinasi pariwisata prioritas masuk dalam RPJMN 2020-2024. Melalui program ini, pemerintah menargetkan pada 2024, kontribusi sektor pariwisata dalam PDB meningkat menjadi 5,5%, devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar dolar AS, serta jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan.

Pakar Strategi Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi mengatakan, dalam perspektif ekonomi nasional, sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, dan memberikan dampak positif bagi bergeraknya mesin ekonomi di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata.

Sebab, kata Taufan, kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa, terlebih dengan semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata.

Hal ini, kata dia, akan meningkatkan pemasukan bagi pemerintah, termasuk daerah lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dampaknya tidak hanya masyarakat yang diuntungkan, tetapi pemerintah juga.

“Sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuh dan semakin berkembangnya sektor pariwisata akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD daerah,” kata Taufan kepada Tirto, Kamis (24/8/2023).

Karena itu, tak heran jika sejumlah pemerintah daerah, termasuk di Jawa Timur berlomba-lomba menggenjot sektor pariwisata. Pemerintah Kota Mojokerto misalnya membuat Festival Majapahit 2021. Agenda pemkot yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia ini sebagai wujud dari program prioritas kepala daerah di bidang pariwisata.

Pemkot Malang juga melakukan hal yang sama. Meski tak memiliki destinasi wisata berbasis alam, tidak menyurutkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang untuk menggenjot tingkat kunjungan wisata. Sebab, Kota Malang memiliki keunggulan dan segmentasi wisata lain, yaitu wisata budaya atau heritage pertunjukan dan kuliner. Potensi ini turut menguatkan pariwisata Malang Raya, seperti Kota Batu dengan wisata buatannya dan Kabupaten Malang dengan wisata pantai.

Sektor pariwisata ini juga menjadi perhatian khusus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Salah satu dari tujuh prioritas pembangunan Jatim 2023 adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.

Potensi Pariwisata bagi Perekonomian Daerah

Seperti disinggung di atas, pariwisata memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah yang menjadi tujuan wisata, seperti Jawa Timur. Khofifah menyebutkan, peredaran uang dari sektor pariwisata di provinsi yang dipimpinnya mencapai Rp487 triliun sepanjang 2022.

“Jatim menjadi provinsi tujuan utama pada 2022 dengan jumlah perjalanan tertinggi se-Indonesia sekitar 27,29 persen dari total perjalanan wisatawan Nusantara,” kata Khofifah melalui keterangannya di Surabaya sebagaimana dikutip Antara, 4 Agustus 2023.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Juli 2023, tercatat sepanjang 2022 jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Jatim sebanyak 200,55 juta orang atau 75,49 persen dari total perjalanan wisatawan domestik di Indonesia.

Persentase itu lebih tinggi daripada di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang juga menjadi tujuan favorit wisatawan Nusantara. Masing-masing tercatat di Jabar sebanyak 123,53 juta perjalanan atau 16,81 persen dan 110,35 juta perjalanan atau 15,02 persen untuk Jateng.

Sementara berdasarkan kabupaten/kota di Jatim, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Sidoarjo menjadi daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan Nusantara.

Tercatat rata-rata pengeluaran wisatawan Nusantara pada 2022 sebesar Rp2,43 juta per perjalanan. Angka itu meningkat 1,09 persen dibanding 2021. Dari total pengeluaran wisatawan tersebut, mayoritas pengeluaran digunakan untuk keperluan akomodasi sebesar Rp614,12 ribu atau 25,31 persen.

Alokasi pengeluaran terbesar kedua adalah untuk keperluan transportasi sebesar Rp508,82 ribu atau 20,97 persen. Ketiga adalah alokasi keperluan makanan/minuman sebesar Rp431,03 ribu atau 17,76 persen.

Potensi sektor pariwisata di Jatim ini juga diungkapkan Taufan Rahmadi dari Indonesia Tourism Strategis. “Kekuatan rantai bisnis pariwisata di Jawa Timur bertumpu pada transportasi, logistik, event, UMKM, akomodasi, makanan dan minuman,” kata dia.

Hal tersebut, kata dia, ditunjang dengan adanya 1.316 Daya Tarik Wisata, yang terdiri dari 449 wisata alam, 354 wisata budaya, 513 wisata buatan, dan 596 Desa Wisata.

Selain itu, kata Taufan, terdapat pula 7.889 usaha industri pariwisata restoran bintang dan non-bintang, 1.576 hotel dan 1.743 homestay yang tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan I-2022 atas dasar harga berlaku sektor pariwisata tercatat Rp36.986,76 miliar, meningkat menjadi Rp38.243,41 miliar pada triwulan II dan pada triwulan III menjadi Rp39.408,48 miliar.

“Sehingga dengan kondisi seperti ini sektor pariwisata adalah salah satu tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,” kata Taufan.

Karena itu, Gubernur Khofifah optimistis, capaian kunjungan wisatawan Nusantara di Jatim pada 2023 akan terus meningkat dengan upaya promosi yang gencar dilakukan melalui media massa dan media sosial.

“Banyak event pariwisata 2023 di Jatim. Total ada 250 festival, delapan di antaranya masuk Karisma Event Nusantara (KEN) yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” kata dia.

Delapan agenda pariwisata Jatim yang masuk KEN adalah Jember Fashion Carnaval, Festival Reog Ponorogo, Festival Gandrung Sewu Banyuwangi, East Java Fashion Harmony, Festival Rujak Uleg Surabaya, Banyuwangi Ethno Carnival, Batu Street Food, dan Festival Musik Tradisional Rontek Pacitan.

Bisa Mengurangi Angka Kemiskinan?

Taufan menilai, Indonesia telah memiliki modal dasar untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan. Modal dasar tersebut berwujud sebagai negara kepulauan dan terdiri dari wilayah perairan dan daratan memiliki lebih dari 17.000 pulau, iklim tropis beraneka ragam flora dan fauna, pantai dan pegunungan terbentang di seluruh wilayah Indonesia.

“Semua ini bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan mancanegara. Indonesia jati dirinya adalah pariwisata,” kata Taufan.

Menurut dia, apabila sektor pariwisata ini dimanfaatkan dengan maksimal, maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar daerah pariwisata. Sebab, pariwisata dapat memberikan multiplier effect. Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata mampu memengaruhi perkembangan sektor lain yang mendukung keberlangsungan sektor pariwisata.

Karena itu, Khofifah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 mereda. Berdasarkan data BPS, ekonomi Jawa Timur meningkat sebesar 5,34 persen pada 2022.

Di sisi lain, angka kemiskinan di Jawa Timur juga menurun. Berdasarkan data Galexa.org, angka kemiskinan di Jatim pada 2022 menjadi 10,38%, turun dari 2021 yang tercatat 11,40% dan 2020 (11,09%). Galexa.org merupakan platform yang digunakan mengumpulkan data terkait kondisi suatu daerah untuk kemudian dianalisis.

Khofifah mengatakan, penurunan kemiskinan ini seiring dengan keberhasilan Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa dari 2021 sebesar 697 Desa Mandiri menjadi 1.490 Desa Mandiri di 2022, atau meningkat 113,77%. Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional.

Bagaimana dengan Peluang Investasi di Jawa Timur?

Merujuk pada data-data di atas, maka peluang investasi di Jawa Timur semakin terbuka lebar. Sebab, bisnis pariwisata di Jawa Timur bertumpu pada transportasi, logistik, event, UMKM, akomodasi, hingga makanan dan minuman.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga berkomitmen mengawal investasi sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mendukung hilirisasi. Terlebih Jawa Timur memiliki sektor hilirisasi unggulan yakni tembaga.

Berdasarkan rilis Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, pada 28 April 2023, tercatat realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur di triwulan I 2023 mencapai Rp30 triliun atau secara y-on-y meningkat 27,1% dari triwulan I 2022. Sedangkan pertumbuhan investasi nasional dalam kurun waktu yang sama sebesar 16,5 %.

Hal tersebut, tidak lepas dari keberhasilan menjaga kepercayaan investor asing terhadap Jawa Timur, juga merupakan buah manis dari kerja keras pemprov dalam melakukan pengelolaan investasi. Salah satunya pelayanan pra dan pasca perizinan yang terintegrasi secara digital dan komprehensif.

“Beberapa upaya pengelolaan investasi telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi, di antaranya pelayanan berbasis elektronik yang lebih mudah dan informasi elektronik peta Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Jawa Timur, dengan DPMPTSP sebagai garda utama,” kata Khofifah.