tirto.id - Pemerintah bakal menggenjot pembangunan lima destinasi super prioritas tahun depan: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang. Kepastian membangun kawasan wisata super prioritas/premium disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2021, Selasa (29/9/2020).
Ia mengatakan pemerintah tetap berkomitmen “membangun destinasi pariwisata yang sudah Presiden sampaikan akan diselesaikan.”
Total anggaran yang dialokasikan untuk lima kawasan mencapai Rp5 triliun, hampir setara 1/3 total anggaran bidang pariwisata 2021, Rp15,7 triliun. Selain itu, dalam buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021, dalam jangka menengah pemerintah juga berencana membangun 10 destinasi.
Inilah program unggulan pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata yang terpukul pandemi selam 2020. Sayangnya, karena terlampau terkonsentrasi, harapan ini disambut negatif para pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai itu tak akan cukup memulihkan sektor pariwisata.
“Kami bicara Indonesia bukan hanya 10 atau 5. Ini akan melukai destinasi lain karena mereka butuh recovery juga,” ucap Yusran, dihubungi Kamis (1/10/2020). Menurut dia, sebaiknya program ini ditunda atau uangnya dialihkan untuk menggenjot kegiatan pemerintah di daerah.
Selain perkara nasib pelaku usaha di tempat lain, Yusran mengingatkan fokus 10 dan 5 destinasi itu kurang cocok diterapkan pada 2021. Pasalnya pasar utama pembangunan destinasi prioritas adalah wisatawan mancanegara. Masalahnya hingga tahun depan mereka masih ragu untuk bepergian ke Indonesia karena COVID-19.
Akan lebih masuk akal jika pariwisata 2021 memaksimalkan potensi wisatawan domestik, termasuk perjalanan dinas pemerintah.
Yusran tidak keliru. Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang disampaikan pada Badan Anggaran DPR RI, Kamis (18/6/2020), memperkirakan kunjungan wisman akan membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk kembali normal seperti pada 2019, 16,1 juta. Pada 2020 diperkirakan hanya ada 2,8-4 juta kunjungan dan menjadi 4-7 juta pada 2021. Pada 2024, diperkirakan angkanya baru dapat menyentuh 16-17 juta.
Sementara kunjungan wisatawan lokal diperkirakan mencapai 120-140 juta di 2020. Pada 2021 angkanya diperkirakan sudah bisa naik lagi ke 180-220 juta, hampir menyamai kunjungan 2019, yaitu 290 juta.
Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jumat (7/8/2020), menyatakan kunjungan wisman akan pulih 2024-2025. Sementara itu wisatawan lokal diperkirakan sudah pulih per 2023--menyentuh angka 310 juta.
Yusran menambahkan saat ini pelaku usaha bidang perhotelan sedang waswas menyongsong masa-masa low season 2021. Ia khawatir rencana pembangunan 5 dan 10 destinasi prioritas bakal diikuti oleh pemfokusan kegiatan dinas pemerintah di wilayah itu saja. “30-40% okupansi biasa diisi kegiatan pemerintah. Jangan fokusnya 10 destinasi,” Yusran berharap.
Sementara Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedi tak mempermasalahkan rencana pemerintah tetap membangun 5 destinasi prioritas selama 2021. Ia bilang saat ini sebagian pelaku usaha pariwisata sudah memperoleh bantuan, baik untuk UMKM maupun pinjaman murah bagi 590 perusahaan untuk modal dari Bank Himbara.
Namun ia juga tak menutup mata bahwa wisata domestik juga penting. Saat ini GIPI telah menyiapkan platform mirip marketplace agar memudahkan konsumen memilih wilayah wisata. Saat dihubungi Kamis (1/10/2020), ia berharap upaya mereka didukung pemerintah dengan cara “jangan hanya konsentrasi ke internasional. Cina saja kembangkan domestik dulu.”
Selain yang Prioritas Juga Diperhatikan
Kepala Biro Komunikasi (Kabirkom) Kemenparekraf Agustini Rahayu memastikan pemerintah tetap memperhatikan wilayah di luar 10 destinasi prioritas. Untuk wilayah lain, pemerintah akan membangunnya secara bertahap sekaligus mempertimbangkan status COVID-19.
Saat ini pemerintah tengah mengupayakan pergeseran perilaku masyarakat agar bisa bangkit dari perasaan fear to travel. Misalnya meyakinkan industri siap menerapkan Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) agar konsumen yakin berkunjung ke destinasi wisata.
Di sisi lain pemerintah tengah menggodok stimulus atau paket yang bisa mengatasi persoalan daya beli.
“Bisa dicek apa yang sudah dilakukan pemerintah lintas sektor bersama pemda,” ucap Ayu, dihubungi Kamis (1/10/2020).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
