Pontang-panting Relawan di Garda Depan Distribusi Bantuan

tirto.id - Suasana di Pidie Jaya, Aceh, tak hanya menampakkan luka dan duka. Wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor di salah satu kabupaten di Aceh itu telah berubah menjadi palagan untuk bertahan hidup.

Usai banjir bandang surut, deru mesin mobil pikap yang mendekat bisa mengusik ketenangan di pengungsian. Mata-mata yang lelah berubah waspada, dan dalam sekejap, kerumunan massa bisa mengepung kendaraan pengangkut bantuan tanpa ampun.

Tak ada lagi antrean rapi yang semula terlihat di awal banjir terjadi; yang ada hanyalah insting untuk memastikan perut keluarga terisi hari ini.

Hal itu diungkapkan oleh Relawan Pramuka Peduli, Pidie Jaya, Khairun Nisa. Menurutnya, situasi di lapangan saat ini sudah tak lagi kondusif. Kepanikan akibat trauma bencana telah mengubah wajah para penyintas menjadi massa yang sulit dikontrol.

"Kalau donatur masuk ke lapangan sekarang tanpa paham kondisi, mungkin akan ‘diserbu’ dan akan ‘diserang’ sama masyarakat," ujar Anisa kepada Tirto, Rabu (14/1/2026).

Bagi Nisa, situasi ini dapat dimengerti. Sebagai seorang perawat yang terpanggil menjadi relawan Pramuka Peduli Pidie Jaya, ia telah menyaksikan bagaimana mala tak hanya merenggut tanah dan bangunan, tapi juga kesabaran.

Mental Nisa telah ditempa sejak hari-hari awal bencana. Sebelum berjibaku dengan distribusi logistik di tengah massa yang beringas, ia bertugas di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya sebagai koordinator jenazah korban air bah yang membawa jutaan kubik material batu dan kayu ini.

Tangan dinginnya, yang terbiasa merawat pasien, harus beralih memandikan dan mengurus jasad-jasad korban yang ditemukan tim SAR. Setelah tugas berat di kamar jenazah usai, ia tak memilh pulang, melainkan melangkah lebih jauh ke titik-titik bencana yang masih terisolir—menghadapi mereka yang masih hidup namun kehilangan segalanya.

"Panggilan jiwa. Kami enggak dituntut harus jadi relawan. Cuma kebetulan kami memang aktif di organisasi, jadi kami inisiatif sendiri. Bikin posko," ungkap pegiat Pramuka ini.

Sikap kalut dan cemas warga di posko pengungsian bukan tanpa alasan. Mereka tak hanya telah kehilangan tempat tinggal, tapi juga kampung dan seluruh sumber pencaharian. Wilayah tempat tinggal mereka, yang juga merupakan lumbung pangan di Pidie Jaya, telah berubah lanskap. Dan anak-anak desa tak lagi bisa lagi mengenyam pendidikan karena Sekolah Islam Terpadu (SIT) An-Nur, tempat mereka belajar di Meureudu, Pidie Jaya telah lenyap terhapus dari peta.

"Jalan aspal, sekolah, rumah warga, semua hanyut. Sekolah itu kini jadi aliran sungai baru,” terang Nisa yang mengaku tak hanya menyaksikan kepiluan, melainkan juga ikut merasakan.

Guncangan Psikologis

Kehilangan tempat bernaung dan mata pencaharian yang diperparah dengan ketidakpastian nasib di pengungsian membuat psikologis warga terguncang. Mereka tak mau lagi mendengar janji, mereka butuh bukti bantuan berada di tangan mereka. Masalahnya, kondisi pasca bencana juga melahirkan krisis kepercayaan antar entitas yang terlibat di lapangan.

Ia mengaku mendapat banyak keluhan dari warga, bahwa bantuan yang dititipkan di posko desa atau melalui Keuchik (Kepala Desa) kerap mengendap dan tidak sampai ke korban yang paling membutuhkan.

Karena itu, Nisa dan timnya lebih memilih mengambil langkah memotong jalur distribusi birokratis dan menyalurkan bantuan langsung ke tangan pengungsi, alih-alih menyalurkan ke posko desa. "Ada sebagian kepala desa tidak menyalurkan ke masyarakatnya dengan amanah. Donatur menitipkan di posko, tapi malah terjadi penumpukan barang," akunya.

Meski demikian, menembus sekat birokrasi bukan persoalan gampang. Ketika tim relawan menyalurkan langsung bantuan di lapangan, penolakan kerap datang dari oknum aparat desa. Mereka, sebut Nisa, merasa memiliki data yang lebih akurat terkait jumlah warga yang terdampak dan besaran kebutuhannya.

“Padahal kita kan kerja sesuai data ya, sebelum kita terjun ke lapangan kan kita sudah pegang data mereka yang mana yang membutuhkan. Sampai misal nih, kerusakan rumah pun, sebelum kepala desa menyetor data ke pemerintah, kita sudah pegang data mereka,” ucapnya.

Tak hanya soal kepercayaan, Nisa dan timnya juga bertarung dengan keterbatasan fasilitas. Meski memiliki data akurat tentang siapa yang paling membutuhkan, tim Pramuka Peduli tidak memiliki kendaraan operasional sendiri untuk distribusi bantuan.

Bahkan, tak jarang mereka harus menumpang kendaraan para donatur untuk bisa bergerak ke wilayah terdampak. "Yang susahnya di kami semisal ada donatur yang titipkan (barang) ke kami, minta penyaluran dari kami. Itu kesusahan karena kami enggak punya mobil operasional langsung," keluh Nisa.

Kondisi ini memaksa mereka harus jeli mengatur strategi. Ia mengaku tidak bisa sembarangan menurunkan logistik. Jika pagi hari bantuan di desa Blang Awe dirasa cukup, siang harinya mereka harus segera memutar arah donasi ke desa lain yang kondisinya lebih parah, seperti Genting atau Blang Cut yang masih terendam lumpur. Setiap pergerakan adalah pacuan melawan waktu dan medan yang berat, tanpa armada yang memadai.

Namun, Nisa bergeming. Berbekal data asesmen mandiri yang dilakukan timnya sejak hari-hari awal, ia menembus lumpur dan risiko dihadang massa demi memastikan amanah donatur sampai ke tangan yang tepat. Beruntungnya, ia adalah warga Pidie Jaya yang paham medan dan budaya lokal. Sehingga penyaluran distribusi dapat sedikit lebih mudah dibandingkan dengan relawan yang berasal dari luar Aceh.

“Saya asli Aceh, asli Pidie Jaya. (Saya) terdampak juga cuman nggak separah yang kayak di Kecamatan Meureudu-nya. Di tempat saya banjirnya cuman sehari, nggak sampai berlumpur,” ucapnya.

Data Menjadi Kunci

Apa yang dialami Nisa di Pidie Jaya adalah sepenggal cerita dari tantangan makro yang dihadapi dalam penanganan bencana skala besar di Sumatra. Kesulitan menembus akses fisik dan sosial bukan hanya cerita satu orang relawan, melainkan tantangan kompleks yang dirasakan pula oleh berbagai lembaga penyalur bantuan.

Vikra Ijas, Co-Founder & CEO Kitabisa, platform penggalangan dana yang menjadi salah satu motor penggerak bantuan masyarakat sipil, mengakui bahwa medan di lapangan kali ini menyajikan tantangan yang luar biasa berat. Senada dengan keluhan Nisa tentang sulitnya mobilitas, Vikra menyoroti hambatan fisik yang tampak di depan muka.

"Pada beberapa lokasi yang didatangi oleh relawan, tantangan utamanya terutama pada akses untuk menyalurkan. Beberapa lokasi aksesnya masih sulit ditembus misalnya karena jembatan yang terputus atau jalanan berlumpur," ujar Vikra.

Putusnya jembatan dan tebalnya lumpur membuat bantuan yang sudah terkumpul dari ribuan donatur di seluruh Indonesia berisiko tertahan. Di sinilah pentingnya validasi data. Jika Nisa melakukan asesmen mandiri secara "gerilya", Kitabisa mengandalkan jejaring simpul relawan yang luas untuk memverifikasi kebutuhan.

"Relawan atau simpul-simpul yang menyalurkan distribusi di lapangan berkoordinasi dan mengumpulkan informasi dari banyak pihak. Misalnya melakukan assessment langsung di lokasi, mengumpulkan informasi dari warga, atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan," tambahnya.

Namun, besarnya skala bencana di Aceh , Sumatra Utara dan Sumatra Barat menyadarkan semua pihak bahwa kerja sendiri bukanlah opsi. Vikra menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menembus isolasi dan memenuhi kebutuhan korban adalah melalui kolaborasi lintas sektor yang masif.

"Skala penanganan bencana di Sumatra sangat besar, sehingga yang sangat dibutuhkan adalah kerja sama dan kolaborasi lintas sektor baik sektor privat, solidaritas warga sipil, dan elemen pemerintah," tegasnya.

Ia bersyukur melihat fenomena gotong royong yang organik namun terstruktur dari semua pihak. Warga sipil saling membantu, sektor privat menggelontorkan logistik, dan pemerintah memfasilitasi jalur distribusi.

Pelibatan aspirasi publik juga menjadi kunci. Dalam proses penggalangan dana, Kitabisa sangat terbantu dengan masukan publik mengenai jenis bantuan yang spesifik hingga lokasi-lokasi tersembunyi yang mungkin luput dari radar pemerintah pusat, namun terdeteksi oleh radar netizen dan warga lokal.

Menjaga Akuntabilitas

Jika Nisa berjuang di garis depan dengan keterbatasan alat, lembaga kemanusiaan internasional seperti Plan Indonesia hadir dengan pendekatan yang lebih sistematis untuk memecahkan kebuntuan logistik dan isu kepercayaan yang sempat disinggung relawan Pramuka Peduli.

Direktur Plan Indonesia, Linda Sukandar, memaparkan realitas operasional yang tak kalah pelik. Tantangan geografis di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya memaksa tim kemanusiaan untuk berpikir kreatif. Distribusi tidak lagi bisa hanya mengandalkan jalur darat.

"Kondisi jalur darat yang terputus membuat distribusi harus dilakukan menggunakan kapal. Di Aceh, beberapa wilayah kembali terdampak banjir dan hingga saat ini belum dapat diakses, yang berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan," ungkap Linda.

Selain logistik pangan, Linda menyoroti kebutuhan krusial yang sering terlupakan namun vital: air bersih dan pendidikan. Seperti cerita Nisa tentang sekolah yang berubah menjadi sungai, Linda mengonfirmasi bahwa area sekolah yang tertutup lumpur tebal menjadi penghambat utama pemulihan trauma anak-anak.

Proses pembersihan sekolah memakan waktu lama, sementara kebutuhan dasar seperti air bersih bahkan harus didatangkan dari kota lain karena sumber air lokal tercemar total.

Untuk mengatasi ketidakpercayaan warga terhadap distribusi bantuan—seperti yang dikhawatirkan Nisa—Plan Indonesia menerapkan mekanisme berlapis yang ketat. Mereka tidak ingin bantuan salah sasaran atau tumpang tindih.

"Kami mengaktifkan tim emergency response yang bekerja langsung di komunitas. Kami memulai dengan rapid need assessment bersama pemerintah daerah dan mitra lokal untuk memastikan bantuan sesuai kebutuhan mendesak, khususnya bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan," jelasnya.

Mitigasi risiko menjadi prioritas utama. Risiko penyalahgunaan atau kebocoran bantuan yang menggerus kepercayaan, dimitigasi melalui pemisahan fungsi yang jelas antara perencanaan, distribusi, dan pelaporan. Menurutnya, Plan Indonesia menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat serta monitoring berlapis.

"Untuk mencegah tumpang tindih, kami berkoordinasi aktif dalam forum kemanusiaan di tingkat daerah, sehingga wilayah dan jenis bantuan dibagi secara jelas antar lembaga," tambahnya.

Bahkan, mereka membuka mekanisme umpan balik dan pengaduan yang aman, sehingga masyarakat bisa langsung melapor jika ada ketidaktepatan, sebuah langkah yang menjawab keraguan warga terhadap transparansi bantuan.

Pemulihan Jangka Panjang

Para pihak yang terlibat di lapangan meyakini bahwa penanganan bencana ini adalah lari maraton, alih-alih lari cepat. Bantuan darurat hanyalah fase awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan kehidupan warga kembali pulih setelah lumpur mengering dan sorotan kamera media berpaling.

Oleh sebab itu, Vikra menegaskan pentingnya strategi keberlanjutan. "Penanganan bencana di Sumatra tak akan selesai dalam waktu pendek. Maka, penting untuk menyusun strategi penyaluran bantuan secara berkelanjutan mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang,” ujarnya.

Senada dengan Vikra, Linda menambahkan bahwa pembelajaran terbesar dari bencana ini adalah pentingnya fleksibilitas mekanisme bantuan. Beberapa inovasi yang didorong adalah menjaga kecepatan dan kejelasan informasi.

Selain itu, menurut Linda sistem kemitraan juga perlu terus dikembangkan, termasuk kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, mitra lokal, dan sektor swasta untuk distribusi bantuan yang lebih cepat, menjangkau wilayah sulit, serta menekan biaya operasional.

Ia pun melihat pentingnya fleksibilitas penyaluran bantuan, termasuk pemanfaatan bantuan tunai (cash voucher assistance) ketika memungkinkan. Pendekatan ini, sambungnya, memberi ruang bagi keluarga terdampak untuk memenuhi kebutuhan prioritas mereka secara lebih bermartabat dan efisien. Dan yang paling penting adalah kesiagaan logistik dan sumber daya manusia (SDM) yang siap diturunkan ketika dibutuhkan.

“Kesiapsiagaan logistik dan sumber daya manusia perlu terus diperkuat,” tambahnya.