Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mengatakan mobilisasi bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatra kurang terekspos oleh media, sehingga pemerintah kerap dinilai bekerja seadanya.
Tito menegaskan, selama ini pemerintah terus menerus melakukan mobilisasi bantuan dan pasukan untuk menangani dampak bencana di Sumatra. Bahkan, sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto disebutnya sudah mengerahkan bantuan.
“Selama ini mobilisasi dilakukan, tapi mungkin enggak terekspos di media ya. Enggak terekspos di media, akhirnya seolah-seolah kita bekerja seadanya. Padahal enggak, mobilisasi dilakukan oleh Presiden semenjak hari pertama,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanggulangan Pascabencana DPR RI dengan Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2025).
Pengerahan pasukan TNI-Polri ke Sumatra, kata Tito, juga sudah dilakukan secara masif, tetapi masih kurang terekspos ke publik. Padahal menurutnya, TNI dan Polri sudah mengirim puluhan pesawat berisi pasukan ke wilayah terdampak bencana.
“TNI banyak sekali dimunculkan, Polri banyak sekali BKO-nya. Pesawat berapa puluh, heli berapa, tapi eksposnya mungkin yang kurang,” ucapnya.
Selain mengerahkan pasukan TNI-Polri, pemerintah, kata Tito, juga memberdayakan murid-murid dari berbagai sekolah kedinasan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga untuk diberangkatkan ke Sumatra.
Ia mencontohkan, ada ribuan murid dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sekolah kedinasan Badan Pusat Statistik (BPS), sampai sekolah kedinasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditugaskan untuk membantu penanganan bencana di Sumatra.
“Dimulai lah dari kemarin IPDN, BPS, dan kemudian berikutnya lagi adalah Pak Menteri KKP juga sama akan mengirimkan [murid] sekolah kedinasannya seribu orang. Ngurusin mungkin bantu tambak-tambak yang terdampak di daerah pesisir,” tuturnya.
Nantinya, kegiatan penanganan bencana di Sumatra oleh murid-murid sekolah kedinasan itu akan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran.
“Ini masuk kurikulum semua. Ini enggak perlu tambahan biaya, karena biayanya memang sudah, biaya yang sudah ada sekolahnya dan kemudian hanya dipindahkan menjadi KKN, KKN yang dipercepat kira-kira gitu,” tukasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
