Bagaimana Donasi Publik Tersalurkan ke Penyintas Bencana Sumatra

tirto.id - Dana publik—sekecil apa pun nilainya—selalu datang dengan tuntutan tanggung jawab. Ia membutuhkan transparansi serta kemampuan untuk dapat memanfaatkannya secara tepat. Dalam situasi bencana, tuntutan itu bertambah satu lagi: kecepatan. Sebab bagi para penyintas, waktu sering kali menjadi pembeda antara selamat dan terlambat.

Ujian itulah yang muncul dalam penyaluran donasi bencana di Sumatra. Di tengah infrastruktur yang rusak dan jaringan komunikasi yang terputus, arus dana justru mengalir deras. Miliaran rupiah terkumpul di rekening lembaga-lembaga sosial yang memfasilitasi penggalangan dana, dari platform crowdfunding berbasis digital hingga yayasan konvensional.

Anda mungkin tak asing dengan nama-namanya: Kitabisa, Plan Indonesia, Amartha, hingga Dompet Dhuafa.

Maka ketika gambar dan rekaman pilu mendorong para pemengaruh media sosial dan figur publik seperti Ferry Irwandi, Teguh Prasetyo a.k.a Praz Teguh, hingga Sherina Munaf turut membantu pengumpulan donasi, tugas penting nan berat selanjutnya berpindah ke pundak para fundraiser hingga relawan.

Kisah mereka bukan sekadar tentang angka miliaran rupiah yang berhasil dihimpun, tetapi tentang bagaimana gelombang digital solidaritas rakyat, yang spontan, masif, dan penuh emosi, berhadapan dengan kompleksitas realitas di lapangan: akuntabilitas, logistik, dan kebutuhan nyata yang mendesak.

Peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, mengamati fenomena ini dengan cermat. "Dilema terbesar terletak pada benturan antara kebutuhan yang sangat mendesak di lapangan dan tuntutan akuntabilitas, transparansi, serta pelaporan publik," ujarnya kepada Tirto.

Sebabnya jelas: bencana tidak bisa menunggu, korban membutuhkan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung secepat mungkin. Meski crowdfunding menjadi kompas saluran empati paling responsif, penyaluran dana publik memerlukan ketangkasan dan seringkali hanya menyisakan waktu yang sempit untuk memberikan penjelasan atau laporan atas tindakan, keputusan hingga penggunaan sumber daya yang tersedia.

Inilah tegangan utama yang dihadapi oleh setiap penggalang donasi bencana yang menarik atensi: bagaimana merawat kepercayaan jutaan donatur yang telah memberi berdasarkan dorongan hati, sambil memastikan setiap rupiah sampai tepat sasaran di tengah kemelut pascabencana.

Donasi Terkumpul

Kitabisa menjadi salah satu episentrum bantuan yang cukup aktif dan responsif sejak pekan-pekan awal bencana Sumatra akhi November silam. Hingga 12 Januari 2026, platform galang dana yang berdiri sejak 2013 ini telah mengumpulkan lebih dari Rp109 miliar dana publik dari 1,2 juta donatur melalui 1.873 aksi fundraising.

Untuk menjaga amanah sebesar ini, Kitabisa membangun sistem transparansi di mana publik dapat memantau langsung jumlah dana terkumpul, fitur "Rincian Penggunaan Dana", serta "Kabar Terbaru" yang otomatis dikirim ke email donatur.

“Di setiap halaman galang dana, publik dapat melihat jumlah donasi yang terkumpul, jumlah donatur, detail penggunaan donasi, dan juga update penyaluran donasi melalui Kabar Terbaru yang terkirim secara otomatis ke email donatur dan dapat dipantau melalui aplikasi Kitabisa,” tuturnya.

Sementara itu, lembaga filantropi yang sudah mapan menunjukkan kemampuan menghimpun dana dalam skala besar melalui jaringan dan prosedur yang terstruktur.

Dompet Dhuafa, melalui Ketua Disaster Command Center-nya, Udhi Tri Kurniawan, melaporkan telah menghimpun dana sekitar Rp26 miliar khusus untuk respons bencana Sumatra per 13 Januari 2026.

Udhi menjelaskan bahwa organisasinya memiliki prosedur respons cepat maksimal 1x24 jam untuk isu kebencanaan. Untuk memperkuat penghimpunan dana, Dompet Dhuafa secara aktif menjangkau influencer dan publik figur yang sudah dekat dengan lembaganya, seperti musisi Is Pusakata, Hadad Alwi, Chikita Fawzi, Marcella Zalianty, Benu Buloe, dan Ndarboy Genk.

Pada sisi lain, Plan Indonesia telah menghimpun total Rp19 miliar, di mana sekitar Rp1 miliar di antaranya datang dari donasi publik yang diperkuat oleh galang dana bersama figur publik seperti Ferry Irwandi, Jerhemy Owen, dan Marc Klok.

Sementara perusahaan fintech peer-to-peer lending Amartha, melalui VP Public Relations-nya Harumi Supit, menyatakan telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp2 miliar, baik dari dana perusahaan maupun yang digalang melalui fitur Amartha Empower.

Kolaborasi menjadi kata kunci dalam upaya menghindari tumpang-tindih bantuan. Direktur Plan Indonesia, Linda Sukandar, mengatakan pihaknya membangun koordinasi intensif melalui grup WhatsApp lintas lembaga serta pertemuan berkala untuk menyepakati pembagian peran dan wilayah.

"Plan Indonesia juga tergabung dalam working group bersama pemerintah dan lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespons bencana, didukung oleh situation report yang diperbarui secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan bersama," ujarnya kepada Tirto.

Pendekatan serupa dijalankan Dompet Dhuafa. "Kami selalu memonitor dan mengupdate agenda kegiatan di forum komunikasi lintas lembaga yang digawangi oleh Kemenko PMK. Sehingga pembagian wilayah kerja terbagi merata," jelas Udhi.

Penilaian Kebutuhan

Penyaluran bantuan yang akuntabel merupakan tahapan kritis yang membutuhkan pendekatan terstruktur. Plan Indonesia memfokuskan bantuannya pada tiga sektor utama: Perlindungan Anak, Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH), serta Pendidikan.

Respons mereka telah menjangkau 29.002 penerima manfaat, dengan distribusi konkret seperti 200.300 liter air bersih, lebih dari seribu paket kebersihan, dan kegiatan dukungan psikososial bagi ribuan anak.

Sementara Amartha mengambil pendekatan bertahap dengan mendampingi para penyintas melalui rangkaian kegiatan assessment, penyaluran bantuan, serta dukungan psikososial.

"Donasi disalurkan dalam bentuk pembukaan dapur umum, fasilitas air bersih, paket hygiene kit, hingga peralatan sekolah anak," jelas Harumi.

Amartha juga memberikan perhatian khusus pada pemulihan psikologis dengan menyediakan dukungan psikososial dan trauma healing bagi perempuan dan anak-anak untuk membantu memulihkan kondisi psikologis. “Termasuk mengadakan sesi mental healing dengan melibatkan fasilitator profesional,” tuturnya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, berbagai mekanisme mitigasi risiko diterapkan. Dompet Dhuafa menugaskan tim asesor di lapangan untuk melakukan validasi calon penerima manfaat dan menerapkan sistem rolling SDM dengan maksimal penugasan 14 hari sebelum digantikan SDM lain.

"Dompet Dhuafa juga memiliki tim Risk Management dan Audit Internal yang secara periodik melakukan pengawasan serta menerapkan sistem manajemen anti fraud dan prosedur anti penyuapan," tambah Udhi.

Regulasi dan Tantangan Akuntabilitas

Pertanyaan tentang regulasi dan transparansi juga tak luput jadi dalam fenomena crowdfunding bencana. Anwar menekankan bahwa meskipun belum ada regulasi khusus untuk crowdfunding, aktivitas ini tetap berada dalam koridor hukum, yakni UU tentang Pengumpunan Uang atau Barang dan UU tentang Pengelolaan Zakat.

"Platform terbaik adalah platform yang sesuai dengan regulasi yang ada. Kepatuhan ini menciptakan pagar akuntabilitas," tegasnya.

Dalam praktiknya, berbagai platform dan lembaga menerapkan mekanisme transparansi yang beragam. Plan Indonesia menyampaikan laporan ringkas penggunaan dana melalui situs web dan kanal resminya.

Sementara Kitabisa memampang semua informasi di halaman galang dana dan memiliki sistem pengingat bagi penggalang dana untuk menyalurkan bantuan dalam waktu tertentu, serta tim investigasi untuk menindaklanjuti laporan penyalahgunaan dari publik.

Dompet Dhuafa menginformasikan pengelolaan dana secara periodik melalui situation report yang dipublikasikan di kanal media mereka dan melaporkan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Ini juga termasuk dana cadangan atau dana tidak terpakai, di mana Dompet Dhuafa memiliki mekanisme dana talangan respons bencana dengan sistem replacement dari dana penghimpunan donasi kebencanaan.

Sementara biaya operasional dan administrasi dikelola dengan mengacu pada regulasi yang ada, baik secara syariah maupun peraturan pemerintah, dengan pengawasan ketat di bawah Dewan Pengawas Syariah.

"Secara periodik kami juga diaudit oleh 3 stakeholder, Kemenag RI, Baznas, dan Kantor Akuntan Publik," jelas Udhi.

Persoalan Integritas

Meski demikian, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan bahwa transparansi yang dijanjikan platform bukan jaminan mutlak. Pasalnya, dana publik tetap kerentanan salah sasaran jika tak diiringin dengan integritas dan aturan yang baik, pelaporan secanggih apapun rentan dilanggar karena tidak ada sistem pengawasan.

“Karena kan nggak ada aturan hukumnya kan nggak jelas, sanksinya bagaimana juga susah juga kan. Karena itu kan sifatnya orang sukarela gitu,” ucapnya.

Apalagi, di beberapa kasus yang lalu banyak terjadi penyelewengan dana bantuan ini, baik itu bentuknya dana umat, zakat, atau hibah dan lainnya. Ia mencontohkan kasus penggelapan dana di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Oleh karena itu, menurutnya dibutuhkan satu regulasi yang rigid terkait dengan pengawasan dan pelaporan dana kelolaan dari publik ini.

Sebab, menurutnya tak cukup hanya dengan mendeklarasikan penggunaan dana di sosial media atau via platform saja. “‘Saya akan laporkan secara transparan di platform kami’, tapi itu kan sifatnya informasi yang, ya, tidak bisa dilacak kebenarannya secara konkret toh? Karena kan itu rentan sekali dimanipulasi gitu. Manipulasi sejenis elektronik itu kan sekarang gampang sekali, apalagi dengan teknologi AI kan,” tuturnya.

Namun, ia menilai kehadiran inisiatif donasi dari influencer, yang lahir dari penilaian publik terhadap kelambatan penyaluran bantuan pemerintah, justru seharusnya dilihat sebagai momentum evaluasi. Trubus menegaskan bahwa fenomena ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya.

“Jadi jangan semata-mata (influencer) itu dianggap sebagai kompetitor, bukan, pesaing juga bukan. Jadi itu dilihat saja sebagai cara untuk membenahi dirinya,” jelasnya. Ia mengibaratkannya dengan persaingan usaha BBM, di mana kehadiran perusahaan seperti Shell memaksa Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Sama dengan yang kasus donasi-donasi ini ya menurut saya, bagaimana kemudian keberadaannya itu sekaligus mengevaluasi dirinya (pemerintah),” tambah Trubus.

Karenanya, menurut Trubus momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah, khususnya lembaga seperti BNPB dan Kemensos, untuk berbenah dan membangun sistem yang lebih bersih, cepat, dan terpercaya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial, juga telah menekankan pentingnya perizinan donasi sebagai bingkai akuntabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan proses perizinan dapat dilakukan secara online dan tidak rumit, hanya memerlukan waktu sekitar dua hari. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kredibilitas lembaga dan menjaga kepercayaan masyarakat bahwa donasi mereka tepat sasaran.

Meski begitu, ia juga menekankan bahwa pemerintah memberikan kelonggaran dalam situasi bencana. “Saat bencana, boleh dikumpulkan dulu. Yang terpenting adalah bantuan cepat kepada yang membutuhkan,” jelas Gus Ipul. Meski demikian, pelaporan tetap wajib dilakukan setelahnya.

Trubus mengusulkan kolaborasi konkret antara BNPB dan Kemensos untuk membentuk satuan tugas khusus yang menangani distribusi sumbangan publik, memanfaatkan kewenangan dan jaringan yang sudah ada. Sementara Anwar mengingatkan bahwa donasi masyarakat yang masif tidak mengurangi tanggung jawab negara.

“Peran masyarakat dalam penggalangan dana lebih tepat dipahami sebagai pelengkap dan akselerator respons darurat, bukan pengganti kewajiban negara. Sumber daya pemerintah baik anggaran, logistik, maupun sumber daya manusia jauh lebih besar dan terkoordinasi,” kata Anwar.