Menuju konten utama

BI Perluas Diskon Premi Swap 12,5% demi Pacu Masuknya FDI

BI menjelaskan langkah ini ditempuh untuk memperkuat efektivitas stabilisasi rupiah dan memastikan kecukupan likuiditas domestik.

BI Perluas Diskon Premi Swap 12,5% demi Pacu Masuknya FDI
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti berjalan untuk mengikuti rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Rapat tersebut membahas keterlibatan Danantara dalam KSSK untuk memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Bank Indonesia (BI) memberikan insentif baru untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus menarik lebih banyak pasokan valuta asing ke tanah air. Bank sentral resmi memperluas insentif diskon premi Swap Jual Lindung Nilai (hedging) sebesar 12,5 persen.

Kebijakan insentif yang sebelumnya hanya berlaku untuk transaksi aliran modal masuk portofolio (portfolio inflows) ini kini diperluas mencakup pinjaman luar negeri oleh perbankan dan investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI).

Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti, menjelaskan langkah ini ditempuh untuk memperkuat efektivitas stabilisasi rupiah dan memastikan kecukupan likuiditas domestik.

"Perluasan transaksi instrumen swap lindung nilai ini berlaku efektif pada minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan FDI yang masuk sejak tanggal 1 Juli 2026," kata Destry, dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (19/8/2026).

Fasilitas swap lindung nilai tersebut disiapkan dengan tenor paling lama 12 bulan dan durasi kontrak maksimal hingga 3 tahun. Selain itu, transaksi ini juga dapat diperpanjang sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai yang dimiliki investor atau perbankan.

Guna melengkapi daya dorong terhadap sektor riil, BI juga mematangkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU) yang bakal berlaku efektif per 1 September 2026.

Kebijakan ini dirancang untuk menjaga kecukupan dan redistribusi likuiditas, terutama ke sektor-sektor prioritas. Upaya menjaga kecukupan likuiditas ini berjalan searah dengan tren positif perputaran uang di masyarakat.

BI mencatat uang kartal yang diedarkan tumbuh 15,10 persen secara tahunan (yoy) hingga menyentuh angka Rp1.314 triliun. Sementara itu, likuiditas perekonomian secara luas atau uang beredar dalam arti luas (M2) juga melanjutkan tren ekspansif dengan tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy).

Pertumbuhan M2 ini terutama ditopang oleh derasnya penyaluran kredit perbankan serta tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat. Melalui perpaduan insentif lindung nilai bagi pemodal asing dan pasokan likuiditas yang terjaga, Bank Indonesia optimistis stabilitas nilai tukar Rupiah akan semakin kokoh di tengah dinamika pasar keuangan global.

“BI terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait BANK INDONESIA atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Flash News
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama