Pigai Akui Dikenal Pemerintah Ukraina-Rusia Sebelum Jadi Menteri

tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengklaim dirinya salah satu menteri yang sangat dikenal oleh pemerintah Ukraina maupun Rusia sebelum dirinya menjabat di Kabinet Merah Putih.

Hal ini diungkapkannya dalam acara peluncuran Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). Di tengah ketegangan geopolitik global yang masih memanas, Pigai justru melempar pesan persahabatan kepada dua negara yang sedang berkonflik itu.

“Saya mungkin satu menteri yang sangat dikenal oleh pemerintah Ukraina dan Rusia sebelum jadi menteri, karena ada cerita khusus. Karena itu saya ucap I love you, Russia. I love you, Ukraina. Karena memang saya ini sangat dikenal,” kata Pigai dalam sambutannya.

Hal tersebut dia ucapkan kepada kedua Duta Besar yang hadir di acara peluncuran Indeks HAM sebagai perwakilan negaranya. Dia pun tak segan mengungkapkan rasa cintanya kepada kedua bangsa tersebut dengan gaya yang sangat personal.

“Presiden sampai semua menteri jajaran kenal saya. Saya sudah dua-duanya saya datang. Jadi saya sampaikan terima kasih,” ucapnya.

Pigai menjadikan momen kehadiran para duta besar dari negara-negara yang berseberangan, seperti Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, hingga Iran, sebagai bukti kekuatan diplomasi Indonesia.

Menurutnya, pemandangan di mana perwakilan negara-negara yang sedang bersitegang bisa duduk bersama dalam satu acara kementerian adalah hal yang langka dan patut dibanggakan. “Dubes Rusia datang, Amerika datang, Dubes dari Iran datang. Wah lumayan. Cuma Indonesia saja yang bisa begini,” tutur Pigai.

Pigai mengklaim Indonesia sebagai negara yang mulia sehingga tidak memiliki musuh menjadikan Indonesia diterima oleh semua pihak.

“Indonesia ini negara yang memang sangat baik sekali, mulia, tidak punya musuh, semua sahabat. Jadi terima kasih banyak kebaikan kalian,” ucapnya.

Pigai menekankan peluncuran indeks HAM ini adalah terobosan baru di Kabinet Merah Putih, di mana pemerintah akhirnya memiliki standarisasi data statistik HAM sendiri, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada data yang diproduksi oleh Civil Society atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam skema baru ini, data statistik HAM akan diintegrasikan ke dalam publikasi resmi Statistik Indonesia yang diterbitkan BPS secara berkala, yakni setiap Februari dan Agustus. Hal ini diharapkan memudahkan kementerian, lembaga, hingga masyarakat umum untuk mengakses data HAM yang terstandarisasi.

Pigai juga mengklaim langkah ini sebagai terobosan perdana di era pemerintahan baru. Ia mengklaim Kementerian HAM merupakan satu-satunya kementerian di Kabinet Merah Putih yang sejauh ini berhasil mendorong pembakuan standarisasi data statistik nasional baru bersama BPS.

“Jadi kita baru pertama ini yang termasuk indeks adalah kita juga termasuk yang paling pertama. Belum ada kementerian/lembaga, tapi bisa saja ada ya, tapi sejauh yang saya tahu-baru kita pertama dalam Kabinet Merah Putih,” terang Pigai.

Pigai menilai hal ini merupakan sejarah baru di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, di mana negara akhirnya memiliki tolok ukur resmi untuk HAM. Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa indeks HAM ini bukan sekadar program teknis, tapi sebuah political will untuk menciptakan warisan atau legacy data yang bisa dilacak hingga 10-20 tahun ke depan.